Gaza Diperintah atau Merdeka? Inilah 20 Poin Rencana Perdamaian yang Ditekankan oleh Donald Trump

JawaPos.com - Beberapa hari setelah delegasi internasional digelar, muncul berbagai spekulasi mengenai langkah-langkah menuju perdamaian antara Gaza dan Israel.

Dalam rencana tersebut, terdapat 20 poin utama yang ditujukan untuk mengakhiri perang yang sudah berlangsung selama dua tahun di Gaza. Salah satu fokus utamanya adalah upaya pembebasan sandera yang ditahan Hamas, sekaligus penentuan arah pemerintahan masa depan Palestina.

Usulan itu mencakup penyelesaian segera konflik Israel-Hamas dengan membatasi peran Hamas dalam pemerintahan Gaza di masa mendatang. Kesepakatan ini hanya bisa terwujud jika kedua pihak sepakat bahwa pertempuran dihentikan, dan seluruh sandera Israel, baik hidup maupun meninggal, dibebaskan dalam waktu 72 jam setelah Israel menerima syarat tersebut.

Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan 250 warga Palestina yang divonis penjara seumur hidup, serta 1.700 tahanan lainnya yang ditahan sejak dua tahun lalu pasca serangan Hamas. Selain itu, untuk setiap jenazah sandera Israel yang dikembalikan, Israel berkomitmen menyerahkan kembali jenazah 15 warga Palestina.

Meski begitu, banyak pihak masih meragukan apakah usulan perdamaian ini cukup efektif untuk benar-benar mengakhiri perang di Gaza.

Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Presiden AS Donald Trump menyebut rencana tersebut sebagai “hari bersejarah bagi perdamaian”. Ia juga menegaskan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan mendapat dukungan penuh untuk “menyelesaikan ancaman Hamas” bila pihak Hamas menolak rencana ini.

Isi kesepakatan turut menekankan opsi menyerahkan senjata Hamas sebagai syarat dihentikannya pertempuran, diberikannya bantuan kemanusiaan, serta janji pembangunan kembali Gaza. Jika ditolak, Hamas akan berhadapan dengan ancaman militer yang didukung AS.

Rencana perdamaian ini juga membuka kemungkinan terbentuknya negara Palestina, meskipun masih digambarkan sebagai tujuan jangka panjang.

Untuk sementara, Gaza akan berada di bawah kendali internasional, dengan pasukan keamanan asing mengambil alih tanggung jawab pengamanan. Administrasi dan rekonstruksi akan diawasi Dewan Keamanan yang dipimpin Trump bersama PM Inggris, Tony Blair.

Trump dan Netanyahu sudah sama-sama mengonfirmasi adanya persetujuan awal terhadap rencana tersebut usai pertemuan di Gedung Putih.

Namun, salah satu poin utama menimbulkan dilema, yakni Otoritas Palestina diberi wewenang penuh untuk memerintah Gaza.

Padahal hingga kini, Netanyahu dan pemerintahannya masih menolak pembentukan negara Palestina, sehingga kemungkinan besar akan menentang bagian dari rencana itu.

Dilansir dari Times of India pada (30/09/2025) , rencana perdamaian ini merinci beberapa langkah penting, yakni:

Penarikan Pasukan

Israel hanya akan menarik pasukannya dari Gaza jika Hamas benar-benar dilucuti senjatanya, dan pasukan keamanan internasional masuk untuk mengambil alih wilayah yang ditinggalkan.