Jika Terpilih jadi Perdana Menteri Thailand, Pita Limjaroenrat Janji Lakukan Demiliterisasi

JawaPos.com – Pita Limjaroenrat memang belum pasti bakal menjadi perdana menteri (PM) Thailand. Nasib pemimpin Move Forward Party (MFP) itu masih bergantung pada kepastian koalisi dan pemilihan di parlemen nanti. Pencalonan juga harus mendapatkan persetujuan dari raja Thailand.

Namun, setelah partainya secara mengejutkan menang pemilu pada Minggu (14/5), jika terpilih menjadi PM Thailand, Pita sudah memiliki rencana prioritas kebijakan empat tahun ke depan. Yakni, demiliterisasi, demonopolisasi, dan desentralisasi Thailand.

’’Pendekatan tiga cabang itu menjadi satu-satunya cara agar kami dapat sepenuhnya mendemokratisasi Thailand dan memastikan negara ini kembali ke bisnis, ke arena global, serta memastikan kita tidak hanya berkontribusi, tetapi juga diuntungkan globalisasi,’’ papar Pita saat diwawancarai CNN.

Ada sejumlah perubahan struktural yang akan diusulkan MFP untuk militer. Termasuk menghapus wajib militer, mengurangi anggaran, membuat militer lebih transparan dan akuntabel, serta mengurangi jumlah jenderal.

Pita menjelaskan, keberhasilan MFP dalam pemilu lalu menunjukkan bahwa kebijakan yang diusungnya tidak hanya beresonansi dengan kaum muda. Tetapi juga menjadi harapan seluruh masyarakat. Tingkat kehadiran penduduk dalam pemilu tahun ini merupakan rekor yang tertinggi. ’’Itu cukup sensasional,’’ kata politikus 42 tahun tersebut.

Tentu, selama militer berkuasa, jalan pemerintahan sipil tidak akan mulus. Kudeta militer sudah menjadi hal biasa di negara tersebut. Sejak 1932, setidaknya terjadi selusin kudeta militer yang sukses di Thailand. Dua kudeta di antaranya terjadi dalam 17 tahun terakhir.

Sementara itu, mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra juga memuji kemenangan MFP. Pendiri Partai Pheu Thai itu menyatakan, para jenderal militer yang sudah menua dan menjadi pusat kekacauan negara selama bertahun-tahun harus mundur dengan bermartabat.

Pheu Thai yang hampir selalu menang dalam pemilu Thailand kali ini harus menyerah dari MFP. Hasil pemungutan suara, Pheu Thai kalah 10 kursi dari MFP. Thaksin memaparkan, MFP menjadi satu bukti bahwa media sosial dan konten buatan pengguna (user generated content/UGC) dapat memenangkan kampanye yang memiliki pengeluaran besar dan pembelian suara.

’’Mereka menggunakan UGC di TikTok karena anak muda menggunakan TikTok,’’ ungkap Thaksin yang kini tinggal di pengasingan.

Fenomena itu terbukti berhasil mendulang suara dengan sangat besar tanpa banyak sumber daya. Hasilnya, MFP mampu mengalahkan partai-partai yang memiliki pendanaan besar. Padahal, MFP merupakan partai baru. MFP punya daya tarik dan organisasi yang kuat di kota-kota yang memiliki universitas. Banyak anak muda yang meyakinkan orang tuanya untuk memilih partai tersebut. (sha/c14/hud)