JawaPos.com - Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) di Thailand mendorong perubahan simbolik di level tertinggi pemerintahan. Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul untuk pertama kalinya meninggalkan Rolls-Royce yang biasa ia gunakan dan beralih ke kendaraan listrik pribadi, BYD Sealion 7, di tengah tekanan kenaikan harga energi nasional.

Kenaikan harga BBM di Thailand mencapai 6 baht per liter atau sekitar Rp 3.102 (kurs ±Rp 517 per baht), setara lonjakan 14 hingga 22 persen. Kondisi ini meningkatkan beban ekonomi masyarakat sekaligus menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas distribusi energi di berbagai wilayah.

Dilansir dari Thairath, Senin (30/3/2026), Anutin mengendarai langsung SUV listrik berwarna abu-abu gelap menuju Gedung Pemerintahan. Kendaraan itu sebelumnya menggunakan pelat sementara merah bernomor 9798 Bangkok, sebelum diganti menjadi pelat putih resmi dengan nomor จต 32 Bangkok.

Baca Juga:Berkat Komunikasi Menlu Sihasak Phuangketkeow, Kapal Tanker Minyak Thailand Lolos Lewat Selat Hormuz

Pada pukul 14.15 waktu setempat, Anutin kembali terlihat mengemudikan kendaraan listrik ke Government House untuk hari ketiga berturut-turut. Perubahan pelat nomor dari merah ke putih menandai bahwa kendaraan telah terdaftar secara resmi, sekaligus mempertegas penggunaannya dalam aktivitas kenegaraan.

Langkah ini bukan sekadar pergantian kendaraan pribadi. Anutin, yang dikenal sebagai kolektor mobil mewah hingga pesawat pribadi, kini menampilkan pendekatan berbeda di tengah krisis energi. Kehadirannya dengan mobil listrik dinilai sebagai pesan politik bahwa efisiensi energi menjadi prioritas di tengah lonjakan harga BBM.

Setelah tiba di Gedung Thai Khu Fah, kompleks Government House, Anutin memimpin rapat konferensi video bersama gubernur dari seluruh 77 provinsi di Thailand. Pertemuan ini turut dihadiri Sekretaris Tetap Kementerian Dalam Negeri, Assit Sampanrat, serta Gubernur Bangkok, Chadchart Sittipunt.

Dalam rapat, pemerintah menekankan pemantauan kondisi minyak di setiap provinsi untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan pasokan. Selain itu, data dari daerah akan dibandingkan dengan otoritas pusat guna menjaga akurasi informasi dan stabilitas distribusi energi nasional.

Seorang pejabat dalam pertemuan itu menegaskan fokus pemerintah terhadap potensi penyimpangan distribusi. "Pemerintah memantau situasi minyak di setiap provinsi untuk memastikan tidak ada kekurangan pasokan dan membandingkan data dengan pusat," demikian disampaikan dalam forum.

Lebih lanjut, pemerintah juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap praktik penimbunan dan ekspor ilegal BBM. "Setiap wilayah diminta memeriksa potensi penimbunan dan pengiriman minyak secara ilegal," ujar pernyataan dalam rapat koordinasi nasional tersebut.

Langkah Anutin menggunakan kendaraan listrik selama tiga hari berturut-turut memperlihatkan upaya membangun narasi transisi energi di tengah krisis. Pilihan terhadap BYD Sealion 7, SUV listrik bergaya coupe produksi Tiongkok, menjadi simbol bahwa kendaraan listrik mulai memasuki arus utama, bahkan di level pemerintahan.

Di sisi lain, keputusan ini juga mencerminkan tekanan global terhadap negara-negara untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Lonjakan harga energi yang terjadi di berbagai belahan dunia mendorong percepatan adopsi kendaraan listrik sebagai solusi jangka menengah hingga panjang.

Meski demikian, langkah simbolik seperti ini tetap membutuhkan dukungan kebijakan yang konkret. Tanpa penguatan infrastruktur kendaraan listrik dan regulasi energi yang konsisten, pergeseran menuju energi bersih berpotensi berjalan lambat.

Apa yang dilakukan Anutin memperlihatkan bahwa krisis energi tidak hanya berdampak pada kebijakan makro, tetapi juga pada cara pemimpin negara membentuk pesan publik. Dalam konteks ini, kendaraan listrik bukan sekadar alat transportasi, melainkan representasi arah kebijakan energi di masa depan.

Baca Juga:Kapal Kargo Thailand Diserang di Selat Hormuz, 20 Awak Berhasil Diselamatkan