Yang Perlu Diketahui dari Sidang Umum PBB ke-80: Pengakuan Palestina, Krisis Global, dan Melemahnya Peran Amerika

JawaPos.com – Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 resmi dibuka di New York, Selasa (23/9/2025). Hampir 150 kepala negara dan pemerintahan hadir dalam forum diplomasi terbesar dunia ini.

Namun, alih-alih menjadi perayaan delapan dekade PBB, forum justru dibayangi krisis mendalam, yakni perang di Ukraina dan Gaza, kebuntuan Dewan Keamanan, hingga terpuruknya keuangan akibat berkurangnya kontribusi Amerika Serikat (AS).

Dilansir dari NPR, Selasa (23/9/2025), tema besar yang mencuat adalah relevansi PBB di abad ke-21. Apakah lembaga yang lahir pada 1945 masih mampu menjalankan mandat perdamaian globalnya? Kekhawatiran kini bukan hanya pada konflik, tetapi juga kelangsungan operasional organisasi itu sendiri.

PBB Terancam Krisis Eksistensial

Peringatan keras datang dari Tom Fletcher, pejabat tertinggi urusan kemanusiaan PBB. Dia menggambarkan kondisi badan dunia itu berada di titik kritis.

“PBB menghadapi badai sempurna, kekurangan dana, kelebihan beban, dan berada di bawah serangan,” ujarnya. Sejak tahun lalu, pendanaan turun 40 persen, sementara jumlah pekerja kemanusiaan yang tewas, terutama di Gaza, mencatat rekor tertinggi.

Bayang-Bayang Pemerintahan Trump

Krisis ini tak lepas dari kebijakan pemerintahan Donald Trump. Selama menjabat, dia memangkas kontribusi, menarik AS dari WHO dan UNESCO, serta menolak Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Menurut Richard Gowan dari International Crisis Group, “Amerika Serikat bertindak dengan cara yang sempit dan tidak sepadan dengan perannya sebagai negara berkekuatan global.”

Pandangan serupa datang dari Anjali Dayal, akademisi Fordham University, yang menilai AS kini berubah dari penopang utama menjadi sumber instabilitas.

“Dari atas hingga bawah, bidang-bidang penting seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan publik, dan kesetaraan gender justru diganggu secara aktif oleh Washington,” ujarnya.

Pengakuan Negara Palestina Picu Perdebatan

Isu lain yang memperuncing sidang adalah pengakuan internasional bagi negara Palestina. Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal bergabung dengan mayoritas anggota PBB yang sudah mengakui Palestina. Sebelumnya, 142 negara mendukung resolusi Sidang Umum untuk “langkah nyata, terukur, dan tidak dapat diubah” menuju solusi dua negara.

Namun, AS dan Israel menolak langkah tersebut. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan, “Langkah ini hanya bersifat simbolis dan sama sekali tidak membawa kita lebih dekat pada terwujudnya negara Palestina.” Dia memperingatkan pengakuan itu justru berpotensi memicu “tindakan balasan dari Israel.”

Suriah Keluar dari Isolasi