Seniman Inggris Termasuk Elton John Desak PM Keir Starmer Lindungi Hak Cipta dari Ancaman AI dalam Kesepakatan Teknologi Inggris–AS

JawaPos.com – Sejumlah seniman papan atas Inggris, seperti Mick Jagger, Kate Bush, Paul McCartney, hingga Elton John, mendesak Perdana Menteri Inggris Keir Starmer agar melindungi hak cipta dan hak asasi manusia para kreator menjelang kesepakatan teknologi Inggris–AS dalam kunjungan resmi Donald Trump.

Dalam surat terbuka, sebagaimana dilansir dari The Guardian, mereka menilai Partai Buruh gagal membela kepentingan seniman dengan tidak mewajibkan perusahaan kecerdasan buatan (AI) mengungkapkan karya berhak cipta yang digunakan untuk melatih sistem mereka.

Elton John menegaskan, kebijakan yang mengizinkan perusahaan AI melatih model pada karya yang dilindungi tanpa izin akan membuka peluang terjadinya pencurian karya hidup seniman. Ia juga menuntut pemerintah menepati janji kampanye untuk mendukung industri kreatif.

Lebih dari 70 tokoh menandatangani surat tersebut, termasuk Annie Lennox, penulis Antonia Fraser, dan aktor sekaligus dramawan Kwame Kwei Armah. Dukungan juga datang dari organisasi seperti News Media Association, Guardian Media Group, Society of London Theatre & UK Theatre, hingga Mumsnet.

Mereka menilai, praktik perusahaan teknologi yang memanfaatkan karya tanpa izin melanggar hukum hak cipta dan melanggar hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam ICESCR PBB, Konvensi Berne, dan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR).

Partai Buruh disebut lebih berpihak pada kepentingan perusahaan AI dengan mendorong opsi “opt-out”, yaitu penggunaan karya berhak cipta diperbolehkan selama pemilik tidak secara eksplisit menolak. Padahal, usulan amandemen RUU data yang mewajibkan transparansi justru ditolak.

Beeban Kidron, anggota parlemen lintas partai, mengkritik kelompok kerja yang dibentuk pemerintah karena didominasi kepentingan AS, termasuk OpenAI dan Meta. Ia menilai pemerintah lebih mementingkan keuntungan jangka pendek dari investasi pusat data dan kesepakatan dagang, ketimbang melindungi fondasi industri kreatif Inggris.

Menanggapi hal ini, juru bicara pemerintah menyatakan isu hak cipta ditanggapi serius. Laporan resmi terkait dampak kebijakan akan diterbitkan pada Maret tahun depan, dengan fokus mendukung kreator sekaligus memastikan pelatihan AI tetap menggunakan materi berkualitas tinggi di Inggris. (*)