PBB Soroti Kekerasan di Aksi Demonstrasi di Indonesia, Desak Penyelidikan Transparan

JawaPos.com - Kantor HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Human Rights Office) menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap rangkaian kekerasan yang terjadi dalam gelombang demonstrasi nasional di Indonesia. Aksi protes yang dipicu isu kenaikan tunjangan parlemen, kebijakan penghematan, hingga dugaan penggunaan kekuatan berlebihan dan represi oleh aparat keamanan, kini menjadi sorotan internasional.

Juru bicara UN Human Rights Office, Ravina Shamdasani, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara damai serta kebebasan berekspresi. Menurutnya, penegakan ketertiban tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip dasar HAM.

"Aparat keamanan, termasuk militer yang dikerahkan dalam operasi penegakan hukum, wajib mematuhi prinsip internasional terkait penggunaan kekuatan dan senjata api," kata Shamdasani dalam keterangan resminya.

PBB juga menekankan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat untuk meredakan ketegangan serta menghindari eskalasi lebih jauh. Selain itu, PBB menyerukan penyelidikan cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap dugaan pelanggaran HAM, terutama terkait tindakan represif aparat terhadap demonstran.

Tak hanya itu, Shamdasani menyoroti pentingnya peran media. Kebebasan pers, menurutnya, harus dijamin agar publik mendapatkan informasi yang akurat dan independen terkait perkembangan situasi di lapangan.

Pernyataan PBB ini menambah tekanan internasional bagi pemerintah Indonesia yang tengah menghadapi kritik luas atas penanganan demonstrasi. Isu kebebasan sipil dan penggunaan kekuatan aparat kini dipandang sebagai ujian serius bagi komitmen Indonesia terhadap standar HAM global.