Kebijakan Donald Trump Pangkas Dana Iklim Global, Negara Berkembang Terancam Hadapi Krisis

JawaPos.com – Keputusan Presiden Amerika (AS) Serikat, Donald Trump, untuk memangkas bantuan luar negeri melalui U.S. Agency for International Development (USAID) dan menarik diri dari Perjanjian Paris berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap pendanaan iklim global. 

Data menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat memangkas hampir 10 persen dari total dana yang mengalir dari negara maju ke negara berkembang guna mengurangi emisi gas rumah kaca serta menghadapi dampak cuaca ekstrem.

Menurut analisis Carbon Brief, tahun lalu AS menyumbangkan sekitar USD 11 miliar (setara dengan Rp179,7 triliun) untuk pendanaan iklim. Seharusnya, jumlah yang sama dapat dialokasikan tahun ini jika kebijakan Presiden Joe Biden masih berlanjut. 

Namun, dalam dua bulan pertama pemerintahannya, Trump justru mengambil langkah sebaliknya dengan menghentikan sebagian besar dana USAID—badan bantuan luar negeri AS yang berkontribusi sekitar sepertiga dari total pendanaan iklim negara itu. 

Selain itu, Trump juga menghentikan kontribusi AS terhadap Green Climate Fund serta dana kompensasi atas kerugian dan dampak perubahan iklim, yang selama ini menjadi salah satu sumber utama bantuan bagi negara-negara rentan. Langkah ini memicu kekhawatiran luas di kalangan aktivis lingkungan. 

Melansir The Guardian pada Selasa (11/3/2025), Anne Jellema, Direktur Eksekutif 350.org, menegaskan, "Pengunduran diri AS dari komitmen pendanaan iklim global merupakan pukulan telak bagi upaya menjaga kenaikan suhu bumi tetap di bawah 1,5°C."

Ia menambahkan, "Dengan memangkas hampir sepersepuluh dari dana yang tersedia untuk perlindungan iklim di negara-negara berkembang, AS secara efektif mengabaikan jutaan komunitas yang hampir tidak berkontribusi terhadap krisis iklim, tetapi justru harus menanggung dampaknya—kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, bahkan nyawa."

Selain itu, Trump juga memutus keterlibatan AS dalam Just Energy Transition Partnership (JETP) dengan Indonesia, sebuah inisiatif multilateral yang bernilai puluhan miliar dolar dan bertujuan mempercepat transisi energi bersih serta mengurangi ketergantungan pada batu bara. Keputusan ini berisiko menghambat upaya dekarbonisasi di Indonesia, yang sebelumnya diharapkan mendapat dukungan finansial dan teknologi dari AS dalam peralihan menuju energi terbarukan.

Tak hanya itu, Gedung Putih juga mulai menghapus referensi mengenai perubahan iklim dari berbagai situs resmi pemerintah. Langkah ini mencerminkan pola kebijakan yang serupa dengan era kepresidenan Trump sebelumnya, ketika pemerintahannya secara sistematis menekan wacana ilmiah terkait krisis iklim dan melemahkan regulasi lingkungan.

Pemangkasan dana ini semakin menegaskan bahwa AS, sebagai negara dengan ekonomi terbesar sekaligus salah satu penghasil emisi karbon terbesar di dunia, terus menghindari tanggung jawabnya dalam mendukung negara-negara berkembang menghadapi dampak krisis iklim. 

Harjeet Singh, Direktur Pendiri Satat Sampada Climate Foundation, menegaskan, "Sebagai negara yang memiliki jejak emisi terbesar dalam sejarah, Amerika Serikat memikul tanggung jawab yang sangat besar atas dampak krisis iklim yang menghantam populasi rentan di seluruh dunia. Kita harus memastikan mereka bertanggung jawab dan memberikan kontribusi yang sepadan dalam upaya global untuk mengatasi krisis ini."

Sebelumnya, dalam konferensi iklim PBB (COP) terakhir, negara-negara sepakat bahwa pendanaan iklim harus mencapai USD 1,3 triliun per tahun pada 2035. Dari jumlah tersebut, sedikitnya USD 300 miliar diharapkan berasal dari negara maju, termasuk AS. Namun, dengan kebijakan Trump yang menarik diri dari komitmen ini, pencapaian target tersebut semakin sulit diwujudkan.

Dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh negara berkembang tetapi juga berpotensi menghambat kemajuan global dalam menekan pemanasan bumi. Negara-negara maju lainnya kini menghadapi tekanan untuk meningkatkan kontribusi mereka demi mengisi kekosongan yang ditinggalkan AS.