Setelah Direnovasi, Operasional Terminal Tipe A Tidak Optimal

JawaPos.com - Pengelolaan terminal tipe A mendapat sorotan. Pemanfaatan 128 terminal yang baru saja direnovasi dianggap tidak optimal. Padahal renovasi terminal tersebut menghabiskan anggaran dengan total triliunan rupiah.

Pengamat Transportasi Bambang Haryo Soekartono prihatin dengan alih kelola terminal tipe A dari pemerintah daerah (pemda) ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dia menyebut 40 terminal tipe A yang direnovasi dengan kondisi sangat mewah malah tidak diberdayakan. Padahal anggaran renovasi terminal tersebut mencapai Rp 2 triliun.

"Contoh Terminal tipe A Mangkang di Semarang. Sudah terenovasi, tetapi tidak dimanfaatkan maksimal oleh bus AKAP," sebut Bambang Haryo dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Kamis (6/10).

Tidak optimalnya operasional terminal tipe A tersebut karena lokasinya dianggap oleh operator bus tidak strategis. Penumpang lebih menyukai naik dan turun di kantor agen perusahaan bus yang lokasinya lebih dengan pintu jalan tol. "Sementara Terminal Mangkang terlihat sepi," sebutnya.

Anggota DPR periode 2014-2019 itu menjelaskan, fungsi terminal tipe A sebagai tempat transit integrasi bus AKAP dengan ke transportasi publik antarkabupaten dalam provinsi.

Terminal berfungsi untuk pendataan keberangkatan dan kedatangan penumpang. Kemenhub bertugas mendata jumlah dan menyiapkan armada sesuai jumlah penumpang.

Fungsi lain dari terminal tipe A, sebagai rest area bagi awak bus dan penumpang. Sebab, perjalanan antar provinsi sangat jauh. Hal itu dapat dimanfaatkan oleh aparat Kemenhub untuk mendeteksi kondisi bus, awak bus, dan penumpang yang diangkut. "Misalnya pengecekan ramp chek," ujar dia.

Selain Mangkang, sambungnya, Terminal tipe A Sritanjung Banyuwangi dan Terminal Giwangan Jogjakarta juga bernasib serupa. Kondisinya sangat kumuh. Penumpang lebih nyaman naik dan turun di luar terminal. Ironinya, daerah itu adalah ikon wisata.

"Tidak dimanfaatkannya dengan maksimal terminal tipe oleh perusahaan bus, selain tidak diminati juga tidak ada ketegasan dari aparat Kemenhub dalam menegakkan aturan," sebutnya.

Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jatim itu juga menyoroti Terminal Purboyo Madiun. Terminal itu menuai banyak keluhan dari masyarakat dan wali kota setempat. Alasannya, kondisi terminal itu sangat kumuh, minim penerangan, tempat duduk sangat sedikit, dan tenant-nya 95 persen tutup.