Pembangunan Ibu Kota Baru, Presiden Libatkan WNA demi Investasi Asing

JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melibatkan tiga warga negara asing (WNA) dalam jajaran dewan pengarah pemindahan ibu kota negara (IKN). Meski demikian, presiden menegaskan bahwa pengambilan keputusan tetap ada di tangan Indonesia.

”Penanggung jawab dan di BOI (Badan Otorita Ibu Kota, Red) itu orang Indonesia semua. Organisasinya kan di BOI, 100 persen kita semua di situ,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (17/1).

Seperti diketahui, pemerintah meminta tiga WNA duduk di dewan pengarah pemindahan IKN. Tiga orang asing itu adalah Pangeran Abu Dhabi Mohammed bin Zayed, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, dan CEO Softbank Masayoshi Son.

Jokowi mengatakan, tiga nama tersebut digandeng untuk membangun kepercayaan dunia internasional. Sebab, tiga orang itu memiliki reputasi yang baik. Dengan kepercayaan internasional, keinginan pemerintah untuk menggaet swasta dalam pemindahan IKN bisa lebih mudah. ”Kepercayaan yang terbangun akan memudahkan kita melakukan kerja bersama, KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha, Red), dan bentuk kerja sama lainnya,” jelas dia.

Selain itu, lanjut Jokowi, ibu kota baru nanti didesain sebagai kota masa depan. Karena itu, dibutuhkan banyak masukan dari dunia internasional. Pangeran Zayed, misalnya, berpengalaman membangun ulang Abu Dhabi menjadi kota modern yang hijau di tengah gersangnya padang pasir.

Photo

(JAWA POS)

Pemerintah Indonesia, tegas Jokowi, tidak akan memberikan imbal balik kepada tiga WNA tersebut. Menurut dia, pemberian jabatan itu saja sudah sangat prestisius karena akan menjadi catatan sejarah yang besar. Jokowi bahkan berseloroh tidak memberikan gaji. ”Sudah saya sebutkan (kekayaan Zayed, Red) angkanya 1,4 triliun dolar. Enggak kuat lah kita gaji beliau,” tuturnya.

Kalaupun ada imbal balik, bentuknya investasi yang saling menguntungkan kedua negara. Mantan wali kota Solo itu memastikan, semua dana swasta yang masuk dalam pendanaan pemindahan IKN tidak sepeser pun berasal dari skema utang. ”Yang kita tawarkan bukan pinjaman. Tidak ada government guarantee,” ungkapnya. Namun sepenuhnya masuk melalui skema KPBU.

Pemerintah saat ini tengah memfinalisasi draf UU Ibu Kota. Presiden menargetkan draf tersebut dikirim ke DPR pekan depan. Pada saat bersamaan Jokowi menjaring nama-nama yang akan duduk sebagai ketua BOI.

Dikonfirmasi terpisah, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjamin bahwa pemerintah tidak akan terlalu banyak memberikan kewenangan kepada tiga WNA yang masuk dalam dewan pengarah proyek pembangunan IKN. Meski demikian, peran mereka bertiga tengah dirumuskan. ”Presiden tetap sebagai penanggung jawab,” tegasnya kemarin.