Lanjutkan Pembangunan Tahap 2, OIKN Minta Anggaran Tambahan Rp 16,13 Triliun

JawaPos.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN ) meminta tambahan anggaran sebesar Rp 16,13 triliun untuk tahun 2026.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan tambahan tersebut terdiri atas pagu indikatif Rp 5,05 triliun dan tambahan Rp 16,13 triliun, yang ditujukan untuk melanjutkan pembangunan tahap dua IKN.  

Permintaan ini sebagaimana disampaikan Basuki Hadimuljono dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/7). 

"Untuk memenuhi kebutuhan anggaran Tahun 2026 dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 16,13 Triliun sesuai dengan Surat Kepala Otorita lbu Kota Nusantara Nomor B.132/Kepala/Otorita IKN/I/2025 Tanggal 4 Juli 2025 Hal Penyampaian Usulan Anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun Anggaran 2026," kata Basuki. 

Dia juga membeberkan bahwa proyek yang akan dibangun segera, antara lain pembangunan perumahan, perumahan legislatif dan yudikatif, serta infrastruktur jalan penunjang kawasan investasi. 

“Tambahan ini untuk membangun IKN tahap kedua yang sudah kita mulai pada tahun 2025, yaitu pembangunan perkantoran dan perumahan legislatif dan yudikatif termasuk ekosistemnya,” beber Basuki. 

Lebih lanjut, mantan Menteri PUPR ini menyampaikan total kebutuhan anggaran pembangunan IKN tahap dua dari tahun 2025 hingga 2028 mencapai Rp 48,8 triliun. 

Rinciannya, Rp 14,4 triliun pada tahun 2025, lalu tahun 2026 dari Rp 17,08 triliun menjadi Rp 21,1 triliun. Sedangkan tahun 2027 sebesar Rp 14,64 triliun dan pada tahun 2028 sebesar Rp 2,68 triliun. 

Basuki juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pembangunan IKN dilakukan oleh tiga lembaga utama, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menyelesaikan pekerjaan seperti tol, masjid, istana wakil presiden, dan jalan di kawasan yang belum selesai. 

Sedangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyelesaikan hunian. Kemudian, Otorita mengerjakan yang benar-benar baru dan memulai dengan lelang. 

"Jadi, yang baru lelang dijalankan sebelumnya oleh Otorita IKN. Kami sudah melaksanakannya, dan sekarang dilaksanakan di lapangan berupa jalan di kawasan KIPP," pungkas Basuki.