ASN Yang Pindah ke IKN Dapat Tunjangan Pionir

JawaPos.com – Rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) mundur lagi. Setelah diagendakan pada Juli 2024, kini rencana tersebut berubah menjadi September 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, penundaan itu telah didiskusikan dengan Mensesneg. Kendati begitu, dia enggan disebut pemindahan ASN itu mundur. Sebab, pada Juli 2024 ada sejumlah menteri dan jajaran yang pindah ke IKN. Salah satunya adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

”Ini sebenarnya justru on the track, tetapi kita siapkan skenario berdasar perkembangan pembangunan fisik hunian ASN,” ujar Anas dalam konferensi pers di Jakarta kemarin (17/4).

Anas menjabarkan, pemindahan bakal dilakukan bertahap. Ada prioritas pertama, kedua, hingga ketiga.

Anas memerinci beberapa prinsip dalam pemindahan pegawai ASN K/L pusat ke IKN. Antara lain, semua ASN K/L pada satuan kerja pusat akan dipindahkan ke IKN. Lalu, setiap ASN mendapat satu unit hunian apartemen/rumah dinas (disesuaikan dengan ketersediaannya). ASN yang dipindah pada tahap pertama diberi tunjangan khusus (tunjangan sebagai pionir).

Terkait hunian ASN, Anas mengungkapkan, para ASN ditargetkan bisa menempati 47 tower di IKN. Pada Juli 2024, rencananya tersedia 8 tower dengan 480 unit di dalamnya. Luas satu unit kurang lebih 98 meter persegi. Khusus ASN yang belum berkeluarga akan menempati hunian bersama ASN lain. ”Bahwa kemudian di tahap awal sebagian akan sharing, itu adalah bagian kebijakan tambahan yang akan kami jelaskan,” ungkapnya.

Terkait tunjangan pionir, mantan bupati Banyuwangi itu memastikan bahwa hal tersebut telah siapkan. Namun, dia belum bisa mengumumkan besarannya. Tapi, dia menjanjikan besarannya cukup menarik. Selain itu, besaran tunjangan tersebut bergantung pada porsi tunjangan kinerja masing-masing kementerian/lembaga. ”Belum bisa saya sampaikan karena kita akan ratas. Mudah-mudahan minggu depan setelah ratas (dengan presiden), kita bisa laporkan,” jelasnya.

Di sisi lain, Anas menyampaikan, pemindahan itu nantinya bukan sekadar urusan memindahkan ASN dari satu tempat ke tempat lainnya. Melainkan juga ada desain skema yang komprehensif. Mulai soal efektivitas kinerja, budaya kerja digital, hingga paradigma kerja birokrasi yang transformatif.

Dari aspek kelembagaan dan tata kelola, pemindahan IKN dilakukan secara bertahap. Yakni, jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam fase pertama, fokusnya adalah menyiapkan miniatur pemerintahan. Fase kedua, penerapan shared office dan shared services system. Kemudian, fase ketiga soal implementasi smart government. ”Fase-fase ini akan menyesuaikan dengan ketersediaan gedung dan infrastruktur IKN,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, pemerintah telah melakukan pendefinisian peran strategis K/L terhadap negara, daya saing, dan kemandirian ekonomi. Selain itu, dilakukan identifikasi peran dan fungsi K/L sebagai sistem dukungan pengambilan keputusan dan sebagai strategic enabler dan/atau sistem pertahanan dan keamanan.

”Kita juga melakukan penapisan (filter) bentuk risiko yang ditimbulkan dalam hal kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi K/L,” paparnya.

Karena itu, ASN yang akan dipindahkan ke IKN wajib memenuhi syarat kompetensi umum dan kompetensi teknis sesuai dengan jabatan masing-masing. Termasuk kompetensi tambahan seperti menguasai literasi, multitasking, menguasai substansi mengenai prinsip IKN, serta mampu menerapkan nilai-nilai budaya kerja ASN. Sebab, nantinya IKN menerapkan pola kerja terpadu dengan fleksibilitas waktu dan lokasi mendukung sistem kerja kolaboratif dan agile.

”Karena itu, perlu talenta-talenta digital yang siap untuk mendorong akselerasi roda pemerintahan di IKN.” (mia/c7/oni)

---

BOYONGAN ASN KE IKN