Ridwan Kamil: Jakarta Tidak Pernah Disiapkan sebagai Ibu Kota

Pembangunan proyek di kawasan inti pusat pemerintahan IKN. (Antara)

JawaPos.com – Pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus digenjot. Kasatgas Pembangunan IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengatakan, kawasan Istana Presiden ditargetkan bisa siap digunakan pada Juni nanti.

’’Istana Presiden dan lapangan upacara ini sudah hampir 60 persen dan target pada bulan Juni 2024, bangunan istana, lapangan upacara, serta podium akan berfungsi 100 persen,’’ ujarnya pada Rakornas IKN di Jakarta, Kamis (14/3).

Selain istana, Danis menyebut bahwa gedung perkantoran yang sedianya akan digunakan untuk para PNS berdinas juga siap digunakan pada Juni. Secara keseluruhan ruang kantor yang terdiri dari Gedung Sekretariat Negara dan 4 Kantor Kementerian Koordinator, yang mampu menampung hingga 2.301 ASN yang bakal pindah mulai bulan Juli.

’’Gedung Kementerian Sekretariat Negara progres saat ini sudah mencapai 50 Persen, pada bulan Juni telah fungsional utk menampung kurang lebih 750 ASN,’’ tambahnya.

Secara umum, terdapat dua batch atau kelompok pembangunan infrastruktur di IKN. Batch pertama sebelum Maret 2023 sebanyak 44 paket pembangunan dengan nilai Rp 25 triliun.

"Untuk batch ini rata-rata pembangunan telah mencapai 77 persen," jelasnya.

Lalu, batch kedua pembangunan infrastruktur sebanyak 49 paket pembangunan dengan nilai Rp 49 triliun. Untuk batch kedua ini rata-rata pembangunan telah sampai pada 25 persen. "Ada beberapa ekosistem yang dibangun," paparnya.

Menurutnya, untuk pembangunan istana presiden dan lapangan upacaranya saat ini pembangunan hampir 60 persen. Targetnya nanti pada Juni 2024 pembangunan keduanya selesai 100 persen. Sehingga, nanti pada upacara 17 Agustus di IKN bisa berfungsi sepenuhnya.

Sementara Direktur Jenderal Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Amran mengatakan, dalam pembangunan IKN perlu untuk disupport wilayah-wilayah pendukungnya. Seperti Balikpapan dan beberapa kota di sekitarnya. "Apa nih yang bisa wilayah lain bantu. Ini perlu," ujarnya.

Sehingga, pembangunan IKN bisa lebih cepat dan benar-benar terkoneksi dengan kota-kota di sekitarnya. "IKN diharapkan menjadi kota yang cerdas. Benar-benar menjadi lompatan peradaban Indonesia," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil memastikan urgensi kepindahan ibu kota ke IKN. Emil menjelaskan, Jakarta tidak pernah disiapkan menjadi ibu kota sejak dulu.

’’Maka kalau ditanya kenapa harus pindah ke IKN jawabannya yang pertama tadi, Jakarta tidak pernah disiapkan untuk ibu kota. Kedua, IKN itu bukan idenya Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya mengimplementasikan kewajiban sejarah,’’ jelasnya.

Emil bercerita, pada era kolonial, Batavia yang kini disebut sebagai Jakarta tidak pernah dipertimbangkan untuk menjadi ibu kota karena dinilai tidak layak. Sebab, Batavia merupakan ‘sarang penyakit’, salah satunya Malaria Sundanica.

Baca Juga: Paling Tinggi Rp 41,5 Juta, Segini Daftar Tukin ASN Kementerian PUPR yang Baru Saja Dinaikkan Presiden

Dia menyebut, Bandung, Jawa Barat sempat menjadi ibu kota kolonial Belanda. Namun, depresi besar ekonomi pada 1929 dan kedatangan Jepang pada 1942 membuat Bandung gugur sebagai ibu kota.

Rencana kepindahan ibu kota disebutnya sudah ada sejak era Presiden Soekarno medio 1950 silam. Namun, hal itu tidak terwujud karena anggaran yang tidak mencukupi dan riuh politik di masa itu.

’’Nah, di era Pak Jokowi-lah, kebutuhan sejarah itu diputuskan. Jadi kita harus mendukung keputusan besar bangsa ini. Ini bukan urusan politik-politik praktis lagi, tapi sebuah mimpi besar bangsa yang besar,’’ jelasnya.