Pembangunan Ibu Kota Baru Berdasarkan Masukan Masyarakat Kaltim

JawaPos.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan bahwa dalam membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur, pihaknya mendapatkan masukan dari masyarakat lokal. Bahkan dari dunia internasional. Sebab, beberapa persoalan harus diatasi jika ingin membangun ibu kota baru dengan konsep Green City.

"Berkembang opini dan reaksi publik lokal, nasional dan internasional, ini kan paru-paru dunia, bukannya ini kontraproduktif karena sekarang ada pemanasan global dan pada saat itu juga kita sedang kemarau panjang sehingga bisa dibayangkan kami harus berangkat dari keinginan untuk merumuskan isu apa yang disampaikan oleh publik," ungkap Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam KLHK Laksmi Wijayanti dalam Dialog Nasional VI Pemindahan Ibu Kota Negara di Kantor Kementerian PPN/BAPPENAS, Jakarta, Selasa (11/2).

Atas reaksi publik itu, pihaknya pun memutuskan pembangunan ibu kota baru ini akan berfokus terkait dengan perlindungan ekosistem hutan, kenanekaragaman hayati dan tata kelola air. "Kami kemudian menyimpulkan scope pertama adalah ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati, lalu isu air, ketika konteks musim kemarau berkepanjangan itu jadi isu strategis, walaupun ketika kita berubah di 2020 itu jadi over suplai," jelasnya.

Nantinya perencanaan pembangunan harus berbasis water set management. Sebab, Kalimantan Timur memiliki ketergantungan yang tinggi akan hujan jika masuk musim kemarau. "Di sana ada 38 DAS (daerah aliran sungai) di lokasi kecil-kecil, sangat bergantung hujan, sungainya hitam-hitam, kalau nggak ada hujan kering sampai level masyarakatnya sifatnya nggak peduli," ujar dia.

Tingkat pembangunan di sana juga nantinya akan dikelola sebaik mungkin. Hal ini dilakukan agar tingkat kepadatan penduduk bisa terkontrol, tidak seperti di Jakarta. "Semaksimal mungkin menjaga intensitas pembangunan itu rendah, saya kira kita banyak sekali dengar dari penduduk bukan soal modern dan canggih kotanya tapi harus liveable sehingga kita mengharapkan tingkat kepadatannya itu dijaga," tambah Laksmi.

Kemudian ibu kota baru juga akan memakai konsep low ecological footprint, yakni semandiri mungkin menyuplai bahan baku dan bahan pangan. Akan tetapi juga tetap menahan konsumsi yang berlebihan. "Lalu bagaimana juga sumber daya energi harus low carbon, transportasinya tidak memiliki emisi besar, sampah dikurangi karena permulaan kami Kaltim ini termasuk masih tinggi kkonsumsiya, masih banyak impor dari mana-mana," pungkasnya.