Capai Kedaulatan Pangan, Pemerintah Fokus Bereskan Tata Kelola Air

JawaPos.com - Pemerintah tengah fokus pada capaian kedaulatan pangan. Salah satu poin krusialnya adalah terkait pengelolaan air yang belum digarap sempurna.

Perlu adanya sinergitas kementerian yang telah ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah infrastruktur ketersediaan air tersebut.

Rencana pemerintah yang dituangkan dalam nawacita untuk mencapai kedaulatan pangan memerlukan infrstruktur yang memadai.

Salah satu hal yang terpentingnya adalah soal kepastian ketersediaan air sebagai elemen utama mengelola lahan petanian.

Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) ke IX yang diselenggarakan Kementerian Pertanian di Hotel Royal Bogor.

FGD yang dilakukan selama dua hari dari tanggal 28-29 November 2017 itu menghadirkan pembicara penting dari berbagai bidang, mulai dari kalangan akademisi, teknisi, sampai pemerintah dan bahkan petani.

"Faktor terpenting pencapaian kedaulatan pangan adalah ketersediaan air untuk pertanian yang keberadaannya tidak mungkin untuk disubstitusi oleh input apapun juga," ujar Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Infrstruktur Ani Andayani melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Ani menjelaskan, pemerintah serius dengan target tersebut. Ikhtiar itu misalnya, terlihat dari keinginan pemerintah untuk membangun embung dan bangunan tata air lainnya sebagai infrastruktur irigasinya.

Tiga kementerian bahkan ditunjuk untuk mengkordinasikannya yaitu dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat.

Menurutnya, Indonesia punya potensi pengembangan infrastruktur panen air bagi lahan tidur seluas 4 juta hektar.

Jumlah tersebut terdiri dari embung untuk 750 ribu hektar, dam parit untuk 600 ribu hektar, longstorage untuk 91 ribu hektar, pompanisasi bagi 2 juta hektar lebih dan sumur dangkal untuk seluas 24 ribu hektar.

Dengan potensi itu, diperlukan kerja sama lintas kementerian agar dikelola secara optimal.

"Perlu mencari peluang optimalisasi pemanfaatan infrastruktur panen air yang telah dibangun oleh kementerian PUPR seperti bendungan, dam dan lainnya serta merealisasikan implementasi nya sebagai panen air untuk tujuan kedaulatan pangan," imbuhnya.

Untuk mengembangkan teknik panen air itu, perlu juga memperhatikan aspek lain terutama lingkungan dan kearifan lokal. Konkretnya, perlu membuat dasar teknis untuk melaksanakan pengerjaan infrastruktur panen air.

"Segera bersinergi menyusun SOP kelembagaan pengelolaan air sebagai tambahan bahan panduan dalam petunjuk teknis Infrastruktur panen air," jelas dia.