Eks Wabup Bekasi Rohim Mintareja Diperiksa KPK Terkait Suap Meikarta

JawaPos.com - Mantan Wakil Bupati Bekasi Rohim Mintareja dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHY (Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah Yasin)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (24/1).

KPK juga memanggil dua saksi lain, yakni Kasi Pemanfaatan Ruang Dinas Bina Marga Jawa Barat, Yani Firman dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Jamaludin. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sama.

Lembaga antirasuah mengungkap fakta baru aliran dana suap Meikarta yang diduga digunakan membiayai pelesiran para anggota dewan Kabupaten Bekasi ke luar negeri.

KPK menemukan adanya kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektare.

Namun, Meikarta justru akan dibangun seluas 500 hektare. Disinyalir ada pihak yang sengaja mengubah rencana ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi.

Diduga aturan tersebut sengaja diubah oleh anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group dalam menggarap Meikarta.

Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin diduga telah menerima hadiah atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total fee yang dijanjikan Lippo Group itu sebanyak Rp13 miliar.

Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah Yasin dan kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar telah diberikan para petinggi Lippo Group kepada Neneng melalui para kepala dinas.