KPK: Kemenag Seharusnya Jadi Lembaga yang Paling Bersih

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangani perkara korupsi yang berhubungan dengan Kementerian Agama (Kemenag). Perkara itu melibatkan dua pejabat di lembaga yang dipimpin Lukman Hakim Syaifuddin dan seorang anggota DPR sekaligus ketua umum parpol PPP, Romahurmuziy.

Menurut KPK, kemenag semestinya menjadi kementerian yang paling bersih dan bisa memberikan contoh dalam hal perilaku korupsi. "Kementerian Agama itu seharusnya kementerian yang paling bersih dan harus menjadi contoh, bahkan harus menjadi contoh dari KPK sendiri," ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung penunjang, Senin (18/3).

Syarif juga menyinggung Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin agar bisa memperbaiki sistem tata kelola di kemenag. Hal ini menyangkut terlibatnya anak buahnya dalam perkara korupsi suap."Agar tidak terulang perlu diperbaiki," imbuhnya.

M enurut Syarif, imbauan yang dilontarkan dirinya berdasarkan hasil dari penelitian Litbang KPK. Dalam salah satu penelitian itu ditemukan tata kelola sekolah-sekolah di bawah naungan Kemenag lebih buruk dibanding tata kelola sekolah di bawah Kemendikbud. Padahal anggaran pendidikan yang dikelola Kemenag lebih besar dibanding yang dikelola Kemendikbud.

"Penelitian oleh Litbang KPK membandingkan tata kelola sekolah-sekolah yang ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama. Memang tim Litbang KPK menyimpulkan yang ada di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan jauh lebih teratur, tertata di banding sekolah di bawah Kementerian Agama," terangnya.

"Anggaran yang dikelola Kementerian Agama untuk pendidikan ini lebih besar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek sudah dipisah," sambungnya.

Untuk itu, dia meminta agar Kemenag melakukan perbaikan. Salah satunya melalui Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi. "Salah satunya itu sistem rekrutmen pejabat publik, ada KemenPAN RB, kita berupaya agar semua sistem rekrutmen pejabat-pejabat itu bisa dilakukan secara transparan," pungkas Syarif.