Setelah Kapal, Kini Nasib 12 ABK Vietnam Tunggu Pemerintah

JawaPos.com - Sebanyak 12 anak buah kapal (ABK) Vietnam yang ditangkap TNI-AL masih berada di Natuna, Kepulauan Riau. Mereka sudah diperiksa dan ditahan di rumah detensi di Ranai.

"Mungkin mereka akan dideportasi," kata Kepala Dinas Penerangan Komando Armada I Letkol Laut (P) Agung Nugroho kepada Jawa Pos. Namun, semua bergantung pada keputusan pemerintah.

Setelah insiden KRI Tjiptadi 381 ditabrak kapal pengawas perikanan Vietnam Sabtu (27/4), Komando Armada I memang langsung mengambil sikap.

Mereka memilih menuntaskan masalah tersebut melalui mekanisme government-to-government. Dengan demikian, penyelesaian persoalan tersebut diserahkan kepada pemerintah. Laporan yang dibutuhkan Kementerian Luar Negeri untuk menindaklanjuti insiden itu juga sudah diserahkan oleh Komando Armada I.

Menurut Agung, laporan tersebut diserahkan pada Senin (30/4). Panglima Komando Armada I Laksamana Muda TNI Yudo Margono juga telah berkoordinasi dan berkomunikasi secara langsung dengan pemerintah. Agung memastikan, laporan yang diserahkan kepada pemerintah sama dengan data yang mereka ungkap kepada publik. "Tidak ada yang direkayasa," tegas dia.

Laporan dibuat sesuai dengan data dan informasi dari prajurit di lapangan. Sambil menunggu keputusan pemerintah, 12 awak kapal BD 979 itu tetap berada di bawah pengawasan Komando Armada I melalui Pangkalan TNI-AL Ranai. Mereka tidak memproses hukum 12 ABK tersebut lantaran kapal yang dipakai untuk melakukan illegal fishing sudah tenggelam. "Barang buktinya tidak ada," terang Agung.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri sudah memanggil Duta Besar Vietnam untuk Indonesia H.E. Pham Vinh Quang Senin lalu (29/4). "Kami langsung menyatakan protes. Yang kami protes itu penyerahan nota pernyataan mereka (Vietnam, Red)," ucap Juru Bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir saat ditemui kemarin.

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Tata itu menambahkan, bahwa dirinya akan melakukan pengecekan lagi. Apakah Kemenlu sudah menerima laporan kronologis kejadian dari TNI-AL. "Saya harus cek lagi sudah terima atau belum," katanya.

Di sisi lain, Dubes Indonesia untuk Vietnam Ibnu Hadi juga dipanggil Kemenlu pemerintah setempat Rabu (1/5). "Mereka menyampaikan nota diplomatik perihal posisi kapal negaranya atas kasus tersebut," kata Ibnu melalui pesan singkat.