Menko Polkam Budi Gunawan Pastikan Joint Statement Indonesia-Tiongkok Tak Berdampak pada Kedaulatan Negara

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan bahwa Joint Statement Indonesia dengan Tiongkok tidak akan berdampak pada kedaulatan negara. Menurut Budi Gunawan, kerja sama yang ditandatangani oleh kedua negara saat kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Tiongkok beberapa waktu lalu tetap berlandas pada aturan yang berlaku.

Pejabat yang akrab dipanggil BG itu menjelaskan, hal itu sudah dipastikan kembali oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

”Bahwa kerja sama Indonesia dan China sebagaimana telah disepakati bersama tidak akan berdampak pada kedaulatan dan yurisdiksi kita, terutama di Laut Natuna Utara sebagaimana yang diisukan itu. Karena semuanya dilaksanakan dengan sesuai ketentuan undang-undang,” ungkap BG kepada awak media pada Kamis (14/11).

Secara tegas, BG menyatakan bahwa kerja sama itu ditekan dengan prinsip untuk saling menghormati. Indonesia dengan Tiongkok juga menekankan pentingnya kesetaraan dalam kerja sama tersebut.

”Artinya Indonesia selama ini tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 yang merupakan ratifikasi dari UNCLOS 1982 dengan aturan turunannya,” kata mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut.

BG menambahkan, kesempatan yang diambil oleh Presiden Prabowo justru menjadi terobosan untuk memastikan stabilitas di kawasan.

”Kestabilan kerja sama keamanan dengan membentuk joint operation. Jadi, tidak saling curiga, tetapi kerja sama dalam rangka mengikat semua pihak. Dan titik tekannya kemarin lebih banyak di bidang ekonomi, khususnya di bidang perikanan dan konservasi perikanan,” pungkas BG.