Logo JawaPos
Author avatar - Image
Minggu, 5 Januari 2025 | 17.15 WIB

Waketum PAN Saleh Daulay Ungkap Kualitas Pelayanan Haji Indonesia Masih di Bawah Standar

Saleh Daulay PAN - Image

Saleh Daulay PAN

 
JawaPos.com - Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay meminta
Pemerintah dan DPR RI segera menyelesaikan pembahasan ongkos haji 2025. Sebab, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan akan berupaya menurunkan ongkos haji 2025. 
 
Bahkan, Prabowo telah meminta pihak Kementerian Agama mencari cara untuk menekan ongkos haji 2025.
 
"Setiap tahun, panja haji selalu berkutat pada masalah ongkos dan pelayanan. Prinsip dasarnya, DPR menginginkan agar ongkos tidak memberatkan jamaah, tetapi pelayanan yang diterima adalah yang paling maksimal. Laporan penyelenggaraan haji tahun sebelumnya pun dilihat dari realisasi janji pelayanan haji yang disepakati," kata Saleh kepada wartawan, Minggu (5/1).
 
 
Ketua Komisi VII DPR RI itu menyebut bahwa kualitas pelayanan haji bagi jamaah Indonesia masih di bawah standar. Hal ini setelah dirinya melakukan kunjungan langsung mengikuti pengawas haji DPR.
 
"Saya kemarin ikut dalam rombongan pengawas haji. Ikut juga dalam pansus haji. Terus terang, saya melihat bahwa kualitas pelayanan haji bagi jamaah kita masih jauh di bawah standar. Bahkan akan semakin terasa jika kita membandingkannya dengan negara-negara lain," ucap Saleh.
 
Saleh menyatakan bahwa tahun depan tantangannya pasti akan semakin sulit. Sebab, Presiden Prabowo menginginkan dua hal sekaligus, yakni ongkos haji diturunkan dan kualitas pelayanan ditingkatkan. 
 
"Ini pasti tidak mudah. Bisa menjadi batu ujian buat menteri agama dan jajarannya. Harus hati-hati lho. Belum apa-apa, saya dengar sudah ada beda pandangan di internal kemenag. Ini pasti akan diamati dan dicermati teman-teman panja," ujar Saleh.
 
 
Selain itu, lanjut Saleh, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga sudah menyampaikan keterbatasan dana yang mereka miliki. Dalam rapat di DPR, mereka mengatakan bahwa nilai manfaat yang paling mungkin diambil senilai Rp 11,5 triliun.
 
"Ongkos haji ini akan semakin kompleks karena terkait dengan banyak aspek lain. Termasuk nilai tukar rupiah, ongkos pesawat, harga avtur, biaya-biaya dan kebutuhan teknis di Saudi, administrasi dan kebutuhan sebelum keberangkatan, dan unsur-unsur lain yang kadang tidak masuk dalam anggaran tak terduga," tegas Saleh.
 
Kementerian Agama (Kemenag) sebelumnya mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk tahun 2025 sebesar Rp 93.389.684,99. Usulan itu disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI, di Kompeleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/12).
 
"Untuk tahun 1446 hijriah dan 2025 masa ini, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji Rp 93.399.694,90,” ucap Nasaruddin Umar.
 
Nasaruddin menjelaskan, BPIH merupakan total dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayarkan setiap jamaah, ditambah dengan nilai manfaat yang diterima oleh jamaah.
 
 
 
Sedangkan, dalam paparannya kepada Komisi VII DPR RI, Bipih yang diusulkan pemerintah yakni sebesar Rp 65.372.779,49, adapun nilai manfaatnya sebesar Rp 28.016.905,5.
 
Usulan itu juga mempertimbangkan nilai tukar dollar AS terhadap rupiah saat ini, yang berada di angka Rp 16.000. Selain itu, pemerintah Indoensia juga memperhatikan besaran nilai tukar riyal dengan kurs Rp 4.266,67.
 
“Kebijakan formulasi komponen BPIH tersebut diambil untuk menyeimbangkan antara besaran beban jemaah dengan keberlangsungan nilai manfaat BPIH di masa-masa akan datang. Pembebanan BPIH harus tetap menjaga prinsip iftitah dan likuiditas keuangan operasional,” pungkas Nasaruddin.
 
Editor: Bintang Pradewo
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore