Logo JawaPos
Author avatar - Image
Senin, 16 Desember 2024 | 04.35 WIB

Tidak Ingin Ada Korupsi Lagi di Kemenag, Nasaruddin Umar Minta Jajarannya Jangan Bisniskan Haji

Menteri Agama Nasaruddin Umar saat mengikuti rapat kerja dengan Komite III DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (2/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Menteri Agama Nasaruddin Umar saat mengikuti rapat kerja dengan Komite III DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (2/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com – Kementerian Agama (Kemenag) sering didera kasus korupsi. Terutama terkait dengan dunia perhajian. Tak ingin kasus serupa terulang, Menteri Agama Nasaruddin Umar me-warning jajarannya agar tidak memanfaatkan penyelenggaraan haji untuk bisnis pribadi.

”Kalau mau bisnis orientasi profit, di tempat lain. Jangan membisniskan jemaah haji,” kata Nasaruddin di sela peluncuran BPKH Apps di Jakarta, Jumat (13/12) malam. Untuk mencegah berbagai penyimpangan yang memanfaatkan data calon jemaah haji (CJH), Kemenag akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Nasaruddin mengatakan, kolaborasi dengan Kemendagri diperlukan untuk mencegah terjadinya pergantian CJH yang tidak sesuai ketentuan. ”Ada (CJH) orang Makassar meninggal, tapi diganti orang Medan,” katanya. Kemudian, ada suami yang wafat, lalu diganti orang lain yang tidak punya ikatan ahli waris atau saudara.

Bahkan, Nasaruddin mengatakan, ada oknum yang sampai berani memalsukan data-data kependudukan. ”Ini kan pidana. Saya mohon betul, praktik seperti ini jangan terjadi lagi. Kami akan (tindak) tegas,” jelasnya. Nasaruddin mengajak pegawai Kemenag yang membidangi urusan haji untuk bekerja melayani jemaah sesuai peraturan.

Dia menyatakan sedang mempelajari aspek detail layanan haji. Nasaruddin ingin menertibkan pelaksanaan haji. Dengan begitu, kontroversi seperti isu korupsi, manipulasi, dan sejenisnya tidak ada lagi.

Nasaruddin mengingatkan, haji itu ibadah yang termasuk rukun Islam. Dia meminta pegawainya tidak coba-coba bermain dengan urusan rukun Islam.

Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, antrean jemaah haji di Indonesia sudah sangat panjang. Total ada 5,4 juta jemaah yang ada di daftar tunggu atau waiting list. Di daerah tertentu seperti Sulawesi Selatan, antrean haji sudah sampai sekitar 30 tahun, bahkan lebih.

Menurut Fadlul, banyaknya jemaah antre itu merupakan peluang sekaligus tantangan bagi ekosistem perhajian. (wan/c19/oni)

Editor: Ilham Safutra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore