JawaPos.com - Penasihat Khusus Presiden bidang Haji Muhadjir Effendy menghadiri Milad ke-7 Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Jakarta pada Kamis (12/12). Ada beberapa pesan yang dia sampaikan. Diantaranya adalah penyelenggaraan haji ke depan harus lebih efisien dan bermakna.
Mantan Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu menuturkan, penyelenggaraan haji di Indonesia saat terus berkembang. Khususnya setelah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Penyelenggara (BP) Haji. Selama ini, haji diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Sedangkan BP Haji adalah badan atau lembaga khusus setingkat kementerian.
"Siapapun yang dapat mandat (menyelenggarakan haji) tidak usah diributkan," katanya. Tokoh Muhammadiyah itu mengatakan, intinya haji ke depan harus lebih efisien. Kemudian juga harus bermakna serta memberikan layanan yang mencerahkan dan menggembirakan untuk jamaah.
Muhadjir menekankan BPKH adalah badan yang strategis. Khususnya dalam upaya untuk terus merawat dan meningkatkan pelayanan haji terbaik. Khususnya urusan dukungan finansial. Dia menuturkan BPKH harus mengelola dana haji yang sudah dipercayakan oleh masyarakat.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu juga berharap, dana haji yang dikelola BPKH bisa dikelola dengan baik, efisien, serta memberikan manfaat yang lebih besar. Dia juga menceritakan, selama menjadi Menko PMK, dia mengaku kerap memberikan atensi khusus kepada BPKH. "(Memberikan masukan) Bagaimana supaya BPKH berperan maksimal," tandasnya.
Pada kesempatan itu, Muhadjir juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian besar untuk urusan haji. Ketika masih berstatus Presiden terpilih, Prabowo sudah mempunyai sejumlah gagasan untuk pelayanan haji yang lebih baik. "Beberapa pihak dimintai saran (oleh Prabowo). Termasuk saya waktu masih Menko bidang PMK," ungkapnya.
Muhadjir lantas memberikan masukan-masukan soal penyelenggaraan haji, kepada Prabowo waktu itu. Sebatas kapasitasnya sebagai Menko PMK, yang membidangi urusan keagamaan juga. "Saya juga kaget, kok (kemudian) jadi Penasihat Khusus Presiden bidang haji," kata Muhadjir. Padahal yang dia lakukan saat itu, sebatas menjalankan tugasnya sebagai Menko PMK.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Muhadjir kembali mengatakan haji harus lebih efisien. Dia mengatakan rukun dan wajib haji, butuh waktu tidak lama. Sementara sampai saat ini, jamaah haji Indonesia tinggal di Saudi sekitar 40 hari atau lebih dari sebulan.
Dia juga mengatakan, komponen biaya haji terbesar adalah tiket pesawat. Hampir 70 persen dari komponen keseluruhan ongkos haji. Jika biaya transportasi udara itu bisa lebih efektif, biaya haji bisa lebih ringan. Namun urusan teknis layanan haji, menjadi ranah Kemenag atau BP Haji dan dibahas bersama DPR.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan momen Milad ke-7 BPKH membahas banyak hal. "Termasuk rencana di tahun depan, dan evaluasi," katanya. Dia mengatakan target-target BPKH untuk 2025 sudah dibahas dan ditetapkan bersama DPR.
Pada kesempatan itu, Fadlul juga memastikan BPKH siap menyelenggarakan haji 2025. Khususnya dari sisi pembiayaan. Dia mengatakan BPKH mempunyai likuiditas yang cukup untuk membiayai haji 2025. Sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang, BPKH harus mempunyai likuiditas minimal dua kali dari biaya haji.