Serapan Kuota Sangat Tinggi, Asosiasi Travel Sebut Pembentukan Panja Haji Dinilai Cenderung Politis

Pengurus Asosiasi Penyelenggara Haji, Umrah dan Inbound Indonesia (Asphurindo) menyampaikan paparan mengenai haji 2024 di Jakarta (4/7) malam. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)

JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Haji 2024 di Jakarta pada Kamis (4/7). Pembentukan Panja itu dinilai sebagian kalangan cenderung politis.

Pasalnya penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik, khususnya soal serapan kuota haji reguler dan khusus yang nyaris sempurna. 

Sorotan terhadap pembentukan Panja Haji 2024 itu diantaranya disampaikan pengurus Asosiasi Penyelenggara Haji, Umrah dan Inbound Indonesia (Asphurindo). Ketua Dewan Pembina Asphurindo Hafidz Taftazani mengatakan salah satu yang disorot Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR adalah pembagian kuota tambahan. Dia menerangkan tahun ini Kemenag membagi kuota tambahan secara merata untuk haji khusus dan reguler. 

"Kuota tambahannya 20 ribu kursi. Kemudian dibagi rata, haji reguler 10 ribu dan haji khusus 10 ribu," katanya di Jakarta pada Kamis (4/7) malam. Dia mengatakan kebijakan Kemenag membagi rata kuota tambahan itu sudah tepat. Sebab pada akhirnya kuota tambahan itu bisa terserap seluruhnya. 

Hafidz bahkan mengatakan, untuk haji khusus serapan kuotanya sangat tinggi. Dia menjelaskan kuota haji khusus mendapatkan alokasi 17.600 kursi. Dengan tambahan tersebut, maka total kuota haji khusus mencapai 27.600 orang. Dia mengatakan parlemen tidak perlu mempersoalkan kuota haji khusus tersebut. 

"Jamaah haji khusus itu juga warga negara Indonesia. Mereka juga  banyak yang berasal dari perdesaan, bukan dari kota semua," tandasnya. Hafidz mengatakan dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, semakin banyak masyarakat mendaftar haji khusus. Bahkan sampai membuat antrian haji khusus sudah mencapai tujuh tahun. 

Untuk itu dia menegaskan pembentukan Panja Haji 2024 tidak tepat dan cenderung bermuatan politis. Dia bahkan menceritakan, pihak Saudi merasa senang karena Indonesia sangat tinggi serapan kuota hajinya. Sehingga untuk tahun depan, Indonesia berpotensi mendapatkan kuota tambahan lagi. Saudi sudah menetapkan kuota haji Indonesia tahun depan sebanyak 221 ribu jamaah. Tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan kuota tambahan sebanyak 20 ribu kursi lagi. 

Namun dia mengatakan, jika di dalam negeri urusan haji dibuat ribut, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kebijakan Saudi. Dia tidak ingin akibat ribut-ribut itu, Indonesia tidak diberikan kuota tambahan lagi. Atau diberi kuota tambahan, namun jumlahnya lebih sedikit. Dia memahami penyelenggaraan haji ke depan harus lebih baik. Tapi upaya perbaikannya tidak harus lewat pembentukan Panja Haji. 

Hafidz juga mengatakan soal kepadatan tenda jamaah di Mina, sejak dulu seperti itu. "Area Mina tidak bertambah. Sementara jamaah bertambah, otomatis jadi padat," katanya. Namun dia menegaskan tenda jamaah haji khusus Indonesia berada di radius satu km dari jamarat atau tempat melontar jumrah. Sehingga memudahkan jamaah saat di Mina. 

Seperti diketahui pembentukan Panja Haji oleh DPR didasarkan sejumlah temuan Timwas Haji DPR. Diantaranya adalah jamaah berdesak-desakan saat tidur di tenda di Mina. Kemudian soal pembagian kuota tambahan untuk haji reguler dan khusus yang tidak sesuai dengan proporsi UU Haji dan Umrah. Serta temuan persoalan pelayanan haji lainnya.