Rekening Banyak, tapi Apakah Keuangan Anda Aman? Ini Faktanya

JawaPos.com - Perkembangan inklusi keuangan dalam beberapa tahun terakhir telah memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan formal.

Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai 80,51 persen, sementara literasi keuangan berada di angka 66,46 persen.

Di tingkat global, World Bank Global Findex Database 2025 mencatat 79 persen populasi dewasa telah memiliki akses ke akun keuangan, namun hanya 56 persen yang mempunyai dana cadangan untuk menghadapi situasi darurat.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan memperluas akses layanan keuangan perlu diimbangi dengan peningkatan kesehatan finansial masyarakat. Akses yang tersedia diharapkan tidak hanya mempermudah penggunaan produk keuangan, tetapi juga membantu individu mengelola pendapatan, mengantisipasi risiko, dan membangun kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.

Isu tersebut menjadi salah satu topik utama dalam sesi diskusi bertajuk Financial Health and Resilience: The Next Frontier of Inclusion pada ajang The 2026 Asia Grassroots Forum yang diselenggarakan Amartha.

Pentingnya memahami kondisi masyarakat secara langsung juga tercermin dari kunjungan H.M. Queen Máxima of the Netherlands ke Indonesia pada 2025. Dalam kunjungan tersebut, Queen Máxima lebih dulu berdialog dengan pelaku usaha dan komunitas lokal sebelum melakukan pertemuan dengan pemerintah serta pemangku kepentingan industri.

Menurut Nancy Widjaja, Policy Advisor, Office of the United Nations Secretary-General's Special Advocate for Financial Health (UNSGSA) H.M. Queen Máxima of the Netherlands, penyusunan kebijakan dan agenda advokasi harus berangkat dari pemahaman yang kuat terhadap kebutuhan masyarakat di lapangan serta didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Pada akhirnya, semua kembali kepada masyarakat akar rumput. Memahami kebutuhan mereka menjadi langkah awal untuk merancang kebijakan, produk, dan kolaborasi yang benar-benar relevan," ujar Nancy.

Ia menilai, ketersediaan data yang akurat dan kredibel menjadi fondasi penting untuk mendorong perubahan yang berdampak nyata. Dengan memahami berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, pemangku kepentingan dapat merancang solusi yang bukan hanya meningkatkan akses layanan keuangan, tetapi juga memperkuat kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.