Inklusi Keuangan Tembus 90 Persen, Tapi Literasi Masih Tertinggal dan Jadi Tantangan Ekonomi Nasional

JawaPos.com - Akses masyarakat Indonesia terhadap layanan keuangan terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Namun di balik capaian inklusi keuangan yang telah mendekati 90 persen, masih terdapat persoalan besar yang dinilai dapat menghambat dampak ekonomi yang lebih luas, yakni rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai sekitar 90 persen. Meski demikian, masih terdapat kesenjangan sekitar 25–30 persen antara inklusi dan literasi keuangan. Di sektor teknologi finansial (fintech), tingkat literasi bahkan baru mencapai 13 persen, sementara inklusinya berada di angka 36 persen.

Kondisi tersebut menjadi sorotan dalam diskusi panel bertajuk Infrastructure, Investment, Impact: Building Inclusive Financial Ecosystems dalam rangkaian The 2026 Asia Grassroots Forum. Para pembicara menilai bahwa perluasan akses layanan keuangan saja tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif tanpa dibarengi edukasi, pendampingan, akses pasar, serta infrastruktur digital yang memadai.

Baca Juga:14 Kali Berturut-turut Raih WTP, Bukti Banyuwangi Makin Solid Kelola Keuangan Daerah

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2014–2019 sekaligus Komisaris Utama Amartha Rudiantara menegaskan, keberhasilan inklusi keuangan harus diukur dari kemampuan masyarakat mengelola keuangan secara sehat, bukan sekadar memiliki akses terhadap layanan keuangan.

“Inklusi keuangan saja tidak cukup. Masyarakat perlu memahami cara mengelola keuangan secara bijak, bukan sekadar memiliki akses terhadap produk keuangan,” ujar Rudiantara di Jakarta.

Menurut Rudiantara, pendekatan literasi keuangan perlu disesuaikan dengan karakteristik masyarakat yang dilayani. Khusus di wilayah pedesaan, pendampingan langsung masih menjadi faktor penting dalam membangun perilaku keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Baca Juga:KDM Minta Kelas Menengah Atas Belanja di Pedagang Keliling dan Warung Sekitar

Dia menjelaskan, sebagian besar pelaku usaha mikro di daerah masih membutuhkan edukasi dan bimbingan agar mampu memanfaatkan layanan keuangan untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Perempuan Jadi Motor Penguatan Ekonomi Akar Rumput

Dalam forum yang sama, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menekankan pentingnya menempatkan perempuan sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi, terutama di tingkat komunitas dan keluarga.

Menurut dia, perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan menghadapi dampak perubahan iklim, krisis pangan, hingga tekanan ekonomi rumah tangga. Karena itu, strategi pembangunan ekonomi harus memberikan ruang lebih besar bagi pemberdayaan perempuan melalui akses lahan, pendidikan, pelatihan, hingga pembiayaan usaha.