Masalah Lama Coretax Kembali Mencuat: Audit Keamanan Jadi Ujian Transparansi Reformasi Pajak Digital

JawaPos.com - Rencana Kementerian Keuangan merekrut 'hacker terbaik Indonesia' untuk memperbaiki sistem inti perpajakan Coretax membuka kembali perbincangan lama tentang lemahnya tata kelola proyek digital strategis negara. 

Di balik langkah yang terkesan progresif, sejumlah pakar menilai kebijakan ini sekaligus menyingkap problem mendasar pada proyek reformasi pajak digital yang selama ini berjalan tertutup dan penuh ketergantungan pada vendor luar negeri.

Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, menilai langkah merekrut ethical hacker merupakan reaksi cepat terhadap ancaman kebocoran atau kegagalan sistem, namun seharusnya disertai audit menyeluruh terhadap kualitas arsitektur Coretax yang dibangun sejak awal.

Menurutnya, banyak sistem pemerintahan gagal bukan karena lemahnya teknologi, melainkan karena pengawasan dan tata kelola proyek yang tidak transparan.

“Kalau hanya tambal sulam, masalahnya tidak akan selesai. Kita butuh audit total — mulai dari desain, vendor, hingga alur data. Kalau sistem dari awal salah, direkrut seribu hacker pun tidak akan banyak membantu,” ujar Pratama dihubungi JawaPos.com.

Sejak diperkenalkan sebagai bagian dari agenda reformasi pajak nasional, Coretax digadang-gadang sebagai sistem modern yang akan mengintegrasikan seluruh data wajib pajak secara digital. 

Namun, dalam beberapa tahun terakhir muncul laporan mengenai ketidaksesuaian implementasi, keterlambatan proyek, serta dugaan vendor lock-in yang membuat pemerintah kesulitan melakukan modifikasi mandiri.

Pratama menilai risiko terbesar justru ada pada ketergantungan terhadap pihak ketiga, terutama jika komponen inti perangkat lunak, dokumentasi, atau kontrol sumber kode masih berada di tangan vendor asing.

“Kalau negara tidak punya kendali penuh terhadap kode sumber dan infrastruktur, maka semua langkah keamanan hanya bersifat sementara. Ini bukan hanya soal bug, tapi soal kedaulatan digital,” tegasnya.

Selain itu, ia menyoroti perlunya pemerintah menjadikan momentum ini sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan transformasi digital di sektor publik. Menurutnya, perekrutan hacker bukan solusi jangka panjang, melainkan hanya alat bantu dalam tahap pemulihan.

“Masalah utamanya adalah tata kelola. Pemerintah harus berani membuka hasil audit, melibatkan BSSN, dan memastikan tim internal pajak benar-benar mampu mengelola sistem tanpa bergantung pada pihak luar,” kata Pratama.

Publik menunggu kejelasan sejauh mana perbaikan ini dilakukan, apakah sekadar mitigasi insiden atau benar-benar bagian dari reformasi keamanan digital. 

Transparansi, audit independen, dan keterlibatan lembaga pengawas dianggap menjadi kunci agar Coretax tidak kembali menjadi proyek 'kotak hitam' yang tak bisa dipertanggungjawabkan.