Menkeu Purbaya: Dua Mesin Ekonomi Harus Dihidupkan, Rp 200 Triliun Siap Dilepas ke Sistem Perbankan

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya menghidupkan kembali dua mesin utama penggerak ekonomi Indonesia. Untuk mencegah stagnasi ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga tidak mengulangi pola lambatnya belanja negara di periode kepemimpinan sebelumnya.

"Zaman Pak Prabowo (Subianto, Presiden Indonesia, Red) juga bisa sama (mengulangi pola seperti periode kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo). Ini sekarang masih baru, kalau pemerintah masih lambat belanjanya dan mencekik perekonomian," beber Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (10/9).

Menurut dia, kondisi saat ini berpotensi membuat kedua mesin ekonomi, moneter dan fiskal, macet secara bersamaan. "Dua mesin penggerak ekonomi mati," imbuhnya.

Untuk itu, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengambil langkah cepat untuk menghidupkan kedua mesin itu. Dengan menginjeksi likuiditas ke dalam sistem keuangan. Tentunya, sudah melapor ke Prabowo sebelumnya.

"Saya sudah lapor ke Presiden, pak saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya cash Rp 425 triliun di BI. Untuk kemudian saya taruh Rp 200 triliun," ujarnya.

Purbaya juga menyebut telah berkoordinasi dengan BI. Agar dana tersebut tidak langsung diserap kembali oleh kebijakan moneter yang ketat. "Kalau itu masuk ke sistem dan saya nanti sudah minta ke bank sentral jangan diserap uangnya. Biar saja kalian menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang jalan sedikit," tambahnya.

Penempatan ini tidak menimbulkan biaya bagi pemerintah. Tapi, uang yang ada di sistem secara otomatis akan memaksa bank untuk mengelola. Sehingga akan memberikan imbal hasil.

"Artinya, ekonomi akan bisa hidup lagi," jelasnya.

Dia menyoroti belanja pemerintah yang selama ini dinilai lambat. Untuk kemudian akan diperbaiki dengan lebih baik lagi. Mengingat, rendahnya penyerapan anggaran oleh beberapa lembaga, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).

"Ada yang dikomplain, katanya MBG penyerapannya rendah. Saya tanya sama teman-teman keuangan, katanya bagus-bagus saja, tapi ternyata jelek. Ya sudah, nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala MBG. Kalau penyerapannya jelek, dia suruh jelasin ke publik. Saya di sebelahnya," tegas Purbaya.

Untuk mempercepat realisasi anggaran, Kementerian Keuangan akan mengirimkan tim ke instansi atau daerah yang belum mampu menyusun anggaran secara efektif. Selanjutnya, akan dimonitor on regular basis. Supaya anggaran yang banyak dari pemerintah pusat dampaknya tidak hanya membuat pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen saja.

Dengan perbaikan koordinasi antara sektor publik dan dorongan bagi sektor swasta, potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa meningkat. "Mungkin tidak secepat 6,5 atau 6,7 persen (pertumbuhan ekonomi). Tapi gerakan ke arah sana sudah terbuka lebar kalau kita biarkan private sector bekerja," tandasnya.