BI Dorong Insentif KLM untuk Sektor Prioritas Pemerintah, Pekan Kedua Februari Tembus Rp 295 Triliun

JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) mendorong kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) untuk mendukung program prioritas pemerintah. Yakni dengan menurunkan giro wajib minimum (GWM) perbankan. Serta, menambah insentif likuiditas dari semula 4 persen menjadi 5 persen dana pihak ketiga (DPK).

"Di antaranya itu untuk insentif likuiditas ke program perumahan dari sekarang Rp 23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun," kata Gubernur BI Perry Warjiyo di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu malam (19/2).

Dia memastikan, akan terus mengevaluasi dan mengkaji dukungan kebijakan lainnya. Terutama untuk sektor-sektor hilirisasi seperti pertanian. "BI akan koordinasi dengan kementerian lain," imbuhnya.

Mulai 1 Januari 2025, KLM diarahkan untuk mendorong kredit perbankan untuk mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Insentif tersebut telah disalurkan pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

Yaitu antara lain sektor pertanian, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan dan pariwisata dan ekonomi kreatif, konstruksi, real estate, dan perumahan rakyat, serta UMKM, Ultra Mikro, dan hijau.

Hingga pekan kedua Februari 2025, BI telah memberikan insentif KLM sebesar Rp 295 triliun atau meningkat Rp 36 triliun dari Rp 259 triliun pada akhir Oktober 2024. Insentif dimaksud telah diberikan kepada kelompok bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp 129,2 triliun, bank umum swasta nasional (BUSN) sebesar Rp 131,9 triliun, bank pembangun BPD Rp 28,7 triliun, dan kantor cabang bank asing (KCBA) Rp 4,9 triliun.

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk mendukung kesuksesan program-program dalam Asta Cita melalui peningkatan KLM  guna mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas, termasuk sektor perumahan dan pertanian," ucap Perry.