Ekonom: Independensi BI Jadi Benteng Terakhir Jika Fiskal Bermasalah

JawaPos.com - Independensi Bank Indonesia dinilai menjadi lapisan perlindungan penting bagi perekonomian ketika pengelolaan fiskal menghadapi masalah. Tanpa independensi, Bank Indonesia dikhawatirkan kehilangan ruang untuk menjalankan kebijakan moneter secara mandiri, terutama ketika tekanan terhadap nilai tukar dan stabilitas ekonomi meningkat.

Hal tersebut disampaikan Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), dalam diskusi Economic Frontline bertajuk Masa Depan Bank Sentral di Era Dunia yang Terfragmentasi: Menakar Tren Managed Interdependence Global dan Implikasinya terhadap Bank Indonesia di Javarock Kemang, Kamis (20/8).

Nailul menilai posisi Bank Indonesia saat ini tidak lagi sepenuhnya independen. Ia menggunakan istilah shadow independence untuk menggambarkan kondisi tersebut.

Saat krisis 1998, rupiah mengalami pelemahan tajam terhadap dolar AS, dari sekitar Rp2.500 menjadi Rp16.000. Menurut Nailul, salah satu pelajaran penting dari periode tersebut adalah perlunya independensi bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar.

Baca Juga:Indonesia 81 Tahun, Mengapa Kemerdekaan Finansial Masih jadi Mimpi Pekerja?

“Yang saya khawatirkan bahwa ketika ini sudah tidak independen, siapa lagi yang bisa menjaga ketika nilai tukar Rupiah kita ketika terjun bebas,” kata Nailul.

Ia menilai Bank Indonesia memiliki posisi penting ketika tekanan terhadap rupiah meningkat. Dalam kondisi tersebut, otoritas moneter memiliki tugas untuk menjaga keseimbangan perekonomian.

“Karena saat Rupiah terpuruk, tugas Bank Indonesia menyeimbangkan. Saya boleh katakan bahwa independensi Bank Indonesia sebagai gerbang terakhir bagi perekonomian kita ketika fiskal kita ini buruk dalam pengelolaannya,” terangnya.

Nailul juga mengingatkan agar independensi Bank Indonesia tidak kembali dihapus sehingga bank sentral berada langsung di bawah pemerintah atau Kementerian Keuangan.

“Kita tidak berharap nanti misalkan independensi dihilangkan, dibawah pemerintah lagi ataupun di bawah kementerian keuangan, karena itu justru akan memundurkan lagi ekonomi kita menjadi ekonomi masa purba. Kita sudah modern, sudah free-floating, sudah arus bebas dan sebagainya. Kita tidak boleh lagi kembali lagi ke zaman Orde Lama yang mana Bank Sentral disetir 100 persen oleh pemerintah,” ucapnya.