Penggunaan QRIS Meledak! Transaksi Tembus Rp 579 Triliun hanya dalam 6 Bulan, Merchant UMKM Mendominasi

JawaPos.com - QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) kini muncul sebagai platform pembayaran digital terbesar di Indonesia. Penggunaannya telah meluas hingga mencapai 58 juta konsumen, dan 41 juta merchant dengan 93,16 persen diantaranya merupakan pelaku UMKM.

Menurut data Bank Indonesia (BI) per Agustus 2025, sepanjang semester I 2025 QRIS telah memproses 6,05 miliar transaksi dengan nilai total Rp 579 triliun. Tidak hanya dipakai secara domestik, QRIS juga telah mendukung transaksi internasional di Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, Vietnam, Laos, Brunei, Jepang, dan Korea.

Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) menilai meningkatnya peran QRIS sebagai alat pembayaran digital menjadi indikator penting dari laju pembangunan digital Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir.

Digitalisasi kini tampak sebagai salah satu sektor yang berpotensi menjadi motor baru perekonomian nasional, dan hal ini terlihat jelas dari semakin intensifnya penggunaan QRIS dalam aktivitas transaksi masyarakat sehari-hari.

"Adopsi QRIS melonjak pesat dalam lima tahun terakhir, dengan nilai transaksi yang hampir tiga kali lipat setiap tahun. Perkembangan ini membantu UMKM mengelola keuangan dengan lebih baik, mengurangi risiko keamanan, serta memberikan kenyamanan pembayaran nontunai bagi konsumen," ujar Research Director Prasasti, Gundy Cahyadi dalam keterangannya, Kamis (4/12).

Prasasti menilai bahwa keberhasilan QRIS menggambarkan peran penting digitalisasi dalam memperkuat struktur perekonomian. Riset lembaga tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi membuat efektivitas investasi meningkat hampir dua kali lipat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Studi Prasasti juga menunjukkan bahwa ICOR (Incremental Capital Output Ratio) pada sektor yang telah terdigitalisasi berada di angka 4,3, lebih rendah dibanding ICOR nasional yang sebesar 6,6.

ICOR mengukur seberapa besar investasi yang diperlukan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi, semakin rendah ICOR, semakin efisien investasi tersebut dalam mendorong kenaikan GDP.

Lebih jauh, Prasasti menekankan bahwa digitalisasi tidak hanya terkait perkembangan e-commerce atau media sosial, tetapi merupakan pengungkit ekonomi lintas sektor yang perlu merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah telah menjadikan digitalisasi UMKM sebagai salah satu prioritas, mengingat kontribusi besar sektor ini terhadap perekonomian. Namun demikian, tingkat adopsi digital UMKM Indonesia masih tergolong rendah, menjadi hambatan dalam meningkatkan daya saing serta produktivitas.

Prasasti juga menyoroti fenomena hollow middle, yakni minimnya jumlah usaha menengah di tengah dominasi usaha mikro dan korporasi besar. Digitalisasi dinilai dapat menjadi alat untuk mendorong UMKM naik kelas melalui akses teknologi, pembiayaan digital, dan perluasan pasar.

"QRIS menjadi salah satu pintu masuk dalam proses ini. Selain memperkuat literasi digital dan kebiasaan pembayaran nontunai, catatan transaksi QRIS dapat dimanfaatkan sebagai data alternative credit scoring untuk memperluas akses pembiayaan UMKM yang selama ini sulit dijangkau lembaga keuangan formal," urai Gundy.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah memiliki peluang untuk menghubungkan data QRIS dengan sistem perpajakan digital guna meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak. Selain UMKM, Prasasti menilai terdapat sejumlah sektor lain dengan dampak besar tetapi tingkat digitalisasi masih rendah, salah satunya adalah administrasi pemerintahan.

Integrasi platform data dan digitalisasi layanan publik disebut dapat memangkas birokrasi, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan posisi Indonesia dalam peringkat ease of doing business.

"Digitalisasi bukan hanya peningkatan teknologi. Ini adalah fondasi penting yang dapat mendorong produktivitas, memperkuat daya saing UMKM, dan menjadi pilar utama transformasi ekonomi jangka panjang Indonesia," pungkas Gundy.