Hikmahanto Juwana Nilai Pemerintah Indonesia Tak Perlu Ngemis ke Trump soal Tarif Impor AS

JawaPos.com - Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, mengatakan, pemerintah sebenarnya tak perlu mengirimkan tim untuk bernegosiasi terkait kebijakan tarif impor sebesar 32 persen yang diberikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada Indonesia. Sebab, dia menilai langkah ini menunjukan AS mempunyai posisi tawar yang tinggi dan membuat banyak negara mengemis agar tarif tersebut diturunkan.

Seperti diketahui, negara-negara lain pun turut mendapatkan tarif impor dari Trump. Alhasil, Trump telah membuat banyak negara termasuk sekutunya sendiri panik karena kebijakan pengenaan tarif yang cukup tinggi. 

Bahkan, menurut Menteri Keuangan AS, 50 negara telah meminta untuk bertemu dan menegosiasi tarif yang akan diberlakukan oleh pemerintahan Trump pada Rabu (9/4) hari ini.

"Bila Indonesia mengirim tim negosiasi pertanyaannya di urutan ke berapa pemerintah AS akan menerima? Besar kemungkinan pengenaan tarif oleh Trump untuk menunjukkan bahwa AS punya posisi tawar yang tinggi sehingga banyak negara mengemis agar diturunkan tarif yang ditentukan," kata Hikmahanto dalam keterangannya, Rabu (9/4).

Dia merinci, kondisi ini tentu memiliki tiga tujuan. Pertama, AS menjadi punya kendali dan penentu atas perdagangan internasional dengan banyak negara. Kedua, negara-negara yang menurut Trump telah mengenakan tarif tinggi kepada komoditas dari AS, akan menurunkan tarifnya secara signifikan.

Ketiga, agar perusahaan-perusahaan AS yang merelokasi pabriknya ke sejumlah negara seperti Tiongkok, Vietnam, Kanada dan Indonesia, kembali ke AS dan membuka lapangan kerja bagi warga AS.

"Bagi Indonesia saat ini terpenting adalah memonitor sikap negara-negara yang terdampak atas kebijakan Trump. Caranya adalah meminta semua perwakilan Indonesia di negara-negara terdampak untuk mengirim laporan yang rinci atas langkah-langkah yang diambil," tukas dia.

Adapun Hikmahanto menyarankan pemerintah berkoalisi dengan negara-negara yang memiliki komoditas yang sama untuk melakukan langkah sinergis. Hal ini mengingat apabila tarif dikenakan atas komoditas tertentu oleh kebijakan Trump, sepanjang komoditas yang sama tidak diproduksi di AS, maka rakyat AS sendiri juga harus membayar lebih mahal dari sebelumnya.

"Ini tentu menimbulkan kemarahan rakyat AS terhadap Trump atas kebijakannya. Tindakan sinergi perlu dilakukan sehingga AS tidak mengistimewakan satu negara terhadap negara lain," ungkap dia.

Selain itu, dia menyarankan agar pemerintah melakukan perubahan APBN. Tujuannya agar rakyat tak mengalami dampak yang besar, disamping tetap memikirkan terobosan-terobosan agar perusahaan-perusahaan yang terdampak tidak melakukan PHK dalam tiga bulan ke depan.

"Mengapa tiga bulan? Karena kemungkinan Trump akan mengubah kebijakan atas tarif dalam tiga bulan mendatang, apakah hasil negosiasi dengan negara-negara, atau desakan rakyat AS, bahkan tekanan yang dilakukan oleh bursa saham AS," tutupnya.