Kilang LPG Cilamaya Berkapasitas 160 Ton per Hari untuk Tekan Impor

JawaPos.com - Geopolitik yang masih diwarnai konflik berkepanjangan di Timur Tengah dan Eropa Timur berdampak pada ketahanan energi nasional. Pemerintah terus menyiapkan langkah-langkah agar tidak harus bergantung dengan impor.

Di antaranya meningkatkan produksi energi dalam negeri, seperti pengoperasian kilang LPG Cilamaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Kamis (15/10).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya penguatan ketahanan energi nasional di tengah situasi geopolitik global yang terus diliputi ketidakpastian. Konflik berkepanjangan di berbagai belahan dunia, mulai dari Timur Tengah hingga Eropa Timur telah memicu instabilitas pasokan energi.

Apalagi kini konsumsi LPG nasional sudah menyentuh angka 8,5 juta ton per tahun. Jika digabungkan dengan kebutuhan sektor industri seperti di Cilegon, total kebutuhan melonjak hingga 11 hingga 12 juta ton per tahun.

Baca Juga:Perkuat Keandalan Operasional, Pertagas Resmikan Restaging Kompresor Cilamaya

"Untuk itu saya mengajak kita agar peresmian kilang LPG Cilamaya bisa berjalan dengan baik," ujar Bahlil saat meresmikan Kang LPG Cilamaya pada Kamis (15/10).

Untuk diketahui, kapasitas produksi di dalam negeri baru berada di kisaran 1,8 juta ton per tahun, sehingga memaksa Indonesia melakukan impor sebanyak 7 hingga 8 juta ton setiap tahunnya. Kondisi ini berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Begitu ICP (Indonesian Crude Price) rata-rata berada di angka 90 sampai 100 dolar per barel, subsidi kita berada di atas hampir Rp 100 triliun," ujarnya.

Proyek Kilang LPG Cilamaya merupakan hasil kolaborasi antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Energi Nusantara Perkasa (ENP) yang memanfaatkan pasokan hulu gas dari Offshore Northwest Java (ONWJ).

Menurut Bahlil, kehadiran Kilang LPG Cilamaya dinilai sebagai langkah konkret untuk mengoptimalkan potensi domestik guna menekan ketergantungan terhadap impor dan meringankan beban subsidi devisa negara.