Tahapan agar Indonesia Bisa Kurangi Ketergantungan Impor Energi

JawaPos.com - Indonesia masih ketergantungan dengan impor energi, baik itu minyak maupun gas (migas). Impor itu karena kebutuhan energi nasional saat ini terus mengalami peningkatan.

Peningkatan kebutuhan energi itu dipicu oleh pertumbuhan penduduk dan ekonomi. Untuk mengatasi ketergantungan ini, pemerintah dan badan usaha energi disarankan mempercepat pemanfaatan potensi sumber daya energi Indonesia yang cukup besar. 

Pakar transisi energi Institut Teknologi Bandung (ITB) Retno Gumilang Dewi mengatakan, dinamika global saat ini menunjukkan isu energi tidak lagi sekadar persoalan pasokan, tetapi juga persoalan geopolitik. Konsekuensinya, setiap negara saat ini saling berlomba mengamankan kebutuhan energinya masing-masing di tengah meningkatnya ketidakpastian global. 

“Agar aman dari dampak geopolitik tersebut, Indonesia harus lebih mandiri dalam mengelola potensi energi dalam negeri,” ujar Retno Gumilang Dewi saat menjadi salah satu pembicara pada diskusi bertema Peningkatan Ketahanan dan Transisi Energi Nasional Melalui Transformasi Strategis Pertamina di Jakarta, Selasa (19/5).

Baca Juga:Harga Minyak Naik, Rupiah Melemah, Subsidi Energi Bisa Meledak

Diskusi itu turut hadir Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Dadan Kusdiana, Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Hendra Gunawan, dan Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza.

Selain itu tampak pula Komisaris Independen Pertamina Raden Adjeng Sondaryani, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Pertamina Agung Wicaksono, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Agung Kuswardono, serta Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro, dan Pengamat Hulu Migas Benny Lubiantara.

Dalam kesempatan itu Retno menjabarkan peta jalan transisi energi Indonesia untuk periode 2025–2060. Tahap pertama, berlangsung pada 2025–2030 dengan fokus pada stabilisasi dan penguatan ketahanan energi nasional sebelum memasuki dekarbonisasi penuh. 

Pada fase ini, pemerintah harus mendorong diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas domestik, co-firing biomassa di PLTU, implementasi biodiesel B40 menuju B50, pengembangan bioetanol, hingga percepatan energi baru terbarukan.

Kedua, berlangsung pada 2030–2040. Fase ini difokuskan pada percepatan pengembangan energi bersih melalui pemanfaatan energi surya, hidro, dan panas bumi, serta penguatan elektrifikasi sektor transportasi dan industri.