Mentan Amran Beberkan Skema Pembiayaan Pengembangan Bioetanol, 70 persen Anggaran dari Swasta

JawaPos.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membeberkan skema pembiayaan pengembangan industri bioetanol nasional. Skema ini akan melibatkan BUMN, swasta, dan masyarakat sebagai pelaku utama.

Pemerintah menyiapkan kepastian lahan dan legalitas kawasan sebagai modal utama. Rakyat pun didorong menjadi bagian ekosistem usaha agar manfaat ekonomi bioetanol tersebar luas.

Menurut Mentan, program ini tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya memperkuat kemandirian energi nasional lewat pengembangan biofuel berbasis komoditas pertanian.

“Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektar dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakan masif seluruh Indonesia,” kata Mentan usai Rapat Program Khusus Pengembangan Bioetanol bersama 44 bupati di Jakarta, Senin (21/9).

Amran jelaskan, bioetanol dikembangkan lewat tiga komoditas utama, yaitu tebu, ubi kayu, dan jagung. Pemerintah mendorong pembangunan kawasan bahan baku dan industri pengolahan untuk nilai tambah pertanian.

Dari sisi pembiayaan, dia sebut investasi utama bersumber dari sinergi BUMN dan swasta. Pemerintah pastikan ketersediaan dan kepastian lahan agar pembangunan industri jelas dasar hukumnya.

“Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta dan pasti swasta mau karena tanahnya disiapkan oleh negara. Lahannya dikawal oleh negara,” terang Amran.

Prioritas pembiayaan tahap awal akan diberikan pada BUMN sesuai kapasitasnya. Setelah BUMN maksimal, investasi selanjutnya dibuka bagi swasta yang antusias ikut serta.

“Kita upayakan, kita prioritaskan BUMN dulu. Kalau BUMN oke, sudah maksimal, bisa 30 persen, bisa 40 persen, bisa 50 persen. Pokoknya berapa kemampuan BUMN, sesudah itu swasta. Dan swasta pasti antre. Pengalaman kami antri. Yang penting kepastian lahan. Makanya ini lahan kita menjadi prioritas,” ungkapnya.

Kepastian lahan jadi kunci percepatan investasi bioetanol. Pemerintah akan kawal proses penentuan lokasi dan legalitas lahan agar pengembangan kawasan berjalan tertib dan berkelanjutan.