Pemerintah Harus Terbuka soal Dampak Proyek PLTP Gunung Ungaran

JawaPos.com - Pakar ilmu lingkungan Prof Sudharto P Hadi menegaskan bahwa pemrakarsa proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Ungaran dan pemerintah harus terbuka kepada masyarakat.

"Pemrakarsa dan pemerintah harus terbuka. Apa sih dampak dari panas bumi itu? Kemudian masyarakat juga menyampaikan keluhannya," katanya, dikutip dari Antara, Jumat (18/9).

Menurut dia, kekhawatiran masyarakat bahwa proyek PLTP Gunung Ungaran akan mengganggu kehidupan mereka, merusak lahan pertanian, hingga situs cagar budaya.

Ia mengakui bahwa potensi energi panas bumi sangat besar dan relatif ramah lingkungan dibandingkan dengan energi lainnya, tetapi umumnya terletak di kawasan hutan konservasi.

"Seperti misalnya di Bali, Bedugul. Masyarakat Bali kan menolak karena itu di hutan konservasi, bahkan di area yang secara tradisional mereka lindungi. Itu tantangannya," katanya.

Demikian juga untuk PLTP Gunung Ungaran yang terletak di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal, masyarakat sekitar juga menolak karena khawatir dengan kerusakan lingkungan dan situs cagar budaya.

Kekhawatiran masyarakat atas dampak negatif proyek tersebut, kata dia, harus dihargai, dan dilayani dengan keterbukaan untuk menjawab seluruh keresahan masyarakat.

"Jadi ketika ada sebuah proyek di mana masyarakat itu khawatir, takut, harus kita hargai. Kemudian pemerintah itu harus terbuka. Panas bumi seperti ini, kapasitasnya berapa, bagaimana turbinnya, bagaimana dampaknya, mesti harus terbuka," katanya.

Mantan Rektor Universitas Diponegoro Semarang itu mengingatkan bahwa Indonesia memiliki banyak sejarah pembangunan proyek kritis, seperti Waduk Kedungombo, pabrik semen di Rembang, dan PLTU Batang.