Krisis Sampah Membayangi, Implementasi PSEL Dinilai Lamban

JawaPos.com – Krisis sampah menjadi tantangan bagi pemerintah daerah setelah 343 tempat pemrosesan akhir (TPA) di berbagai wilayah Indonesia ditutup.

Efektivitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy (WtE), termasuk melalui proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), juga masih menjadi pertanyaan.

Chief Executive of Net Zero Waste Management Consortium, Ahmad Safrudin mengatakan, pemerintah daerah membutuhkan solusi yang lebih konkret dan dapat berjalan paralel dengan rencana yang disiapkan Danantara melalui anak usahanya, Denera.

Menurut dia, kapasitas penyerapan sampah melalui proyek PSEL-Danantara diperkirakan berada di kisaran 25.000-38.000 ton per hari apabila seluruh proyek berjalan efektif. Angka tersebut masih jauh di bawah timbulan sampah nasional yang mencapai sekitar 140.000 ton per hari.

Ahmad menilai, tantangan tidak hanya terletak pada pembangunan fasilitas PSEL, tetapi juga pada kesiapan tata kelola dan keberlanjutan operasionalnya.

"Set up tata kelola PSEL yang dilakukan saat ini lamban, ala kadar, tidak holistic dan berpotensi hanya sekadar memindahkan dari problem sampah menjadi problem pencemaran udara dan GRK (Gas Rumah Kaca)", kata Ahmad Safrudin dalam keterangannya, dikutip Sabtu (5/9).

Dia menilai, persiapan PSEL perlu melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, terutama pihak-pihak yang berada dalam rantai pasok sampah. Hal ini penting untuk memastikan pasokan sampah ke fasilitas pengolahan tetap tersedia secara konsisten.

Menurut Ahmad, proyek WtE perlu dipersiapkan secara menyeluruh, mulai dari teknologi, pelibatan pemangku kepentingan hingga model bisnis dan pembiayaan. Hal tersebut dinilai penting agar fasilitas yang dibangun tidak hanya berhasil pada tahap konstruksi, tetapi juga mampu beroperasi secara berkelanjutan.

Sementara itu, Akademisi Universitas Indonesia Esrom Hamonangan Panjaitan juga menyoroti potensi persoalan lain apabila pengelolaan sampah terlalu terpusat pada satu pihak dengan orientasi ekonomi.