Stok BBM Nelayan Aman, Pemerintah Bahas Opsi Harga Khusus untuk Kapal Besar

JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan di Indonesia dapat dipenuhi hingga akhir tahun 2026.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengatakan Kementerian ESDM bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menghitung kebutuhan BBM untuk nelayan di Indonesia.

“Jadi, ini kita lagi menghitung berapa kebutuhan untuk penelayan dan juga bagaimana ketersediaan BBM sampai akhir tahun. Jadi, yang untuk penelayan kita butuh sekitar 400 ribu kiloliter lagi,” ujar Yuliot saat ditemui usai Rapat Koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (13/7).

Baca Juga:Dugaan Teror Bom Guncang SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Polisi Buru Pelaku

Yuliot mengatakan, dalam rapat tersebut pemerintah dan badan usaha juga membahas mengenai harga BBM untuk nelayan. Ia menjelaskan bagi nelayan dengan kapasitas kapal dibawah 30 gross ton (GT) akan diberikan BBM subsidi.

“Dan juga ada yang non-subsidi di atas 30 GT. Jadi, ini masih dibahas sama Pak Menko,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan pemerintah tengah membahas harga BBM khusus yang akan diberikan untuk kapal penangkap ikan dengan kapasitas besar.

“Kapal penangkap ikan. Belum diputus (insentif). Ada beberapa alternatif tapi belum diputusin,” ujar Trenggono.

Baca Juga:Banjir Besar di Guangxi, Mobil Listrik Jadi Penyelamat Saat Listrik Padam, Warga Ramai-ramai Isi Daya Ponsel

Trenggono mengatakan, nelayan dengan kapal berkapasitas 30 GT sampai dengan 200 GT mengusulkan harga BBM industri lebih murah. Meski begitu, ia tidak merinci terkait dengan harga BBM yang diminta oleh nelayan.

“Ya intinya yang diusulkan, mereka usulnya mintanya kan murah, tapi kan kita akan ada hitungan. Nanti tunggulah minggu ini.” Ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, mengatakan rapat tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengusaha kapal perikanan di Indonesia.