Krisis Energi Kuba Kian Parah Pasca Embargo AS, PBB Siapkan Bantuan Darurat

JawaPos.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengusulkan rencana aksi untuk Kuba yang sedang dilanda krisis energi. Hal ini mencakup pelacakan penggunaan bahan bakar minyak (BBM), di tengah pembicaraan dengan AS untuk mengizinkan sumber daya energi demi bantuan kemanusiaan.

Adapun Kuba saat ini tengah dilanda pemadaman listrik total akibat embargo minyak yang diberlakukan oleh Washington.

Rencana ini bernilai USD 94,1 juta yang diusulkan untuk menjaga agar layanan penting tetap berjalan bagi warga negara yang paling rentan. Hal ini diungkapkan Francisco Pichon, koordinator PBB di Kuba.

"Jika situasi saat ini berlanjut dan cadangan bahan bakar negara habis, kami khawatir akan terjadi penurunan kondisi yang cepat, dengan potensi hilangnya nyawa," katanya kepada wartawan seperti dikutip dari DW, Jumat (27/3).

"Kelayakan dan implementasi rencana aksi ini jelas bergantung pada solusi bahan bakar," tambahnya.

Pada akhir Januari, Trump mengancam akan mengenakan tarif pada negara mana pun yang menjual atau memasok minyak ke Kuba sambil mendorong perubahan model politik di pulau tersebut. Blokade ini memperdalam krisis energi dan ekonomi negara kepulauan itu.

Hal ini telah memengaruhi sektor energi Kuba, pariwisata, maskapai penerbangan, dan bahkan fungsi-fungsi sipil dasar seperti sanitasi. PBB sebelumnya melaporkan bahwa kekurangan listrik dan bahan bakar bahkan menyebabkan ribuan operasi dibatalkan dan kualitas udara memburuk karena orang-orang membakar kayu untuk memasak makanan.

PBB sendiri telah melakukan pembicaraan dengan Washington untuk mengizinkan pengiriman bahan bakar untuk membantu tujuan kemanusiaan.

Sementara itu, Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel mengungkapkan bahwa Washington dan Havana berada dalam tahap awal pembicaraan. Bahkan, ia mengklaim mantan pemimpin Kuba Raul Castro ikut terlibat.

Diaz-Canel membahas keterlibatan Castro dalam sebuah wawancara dengan pemimpin sayap kiri Spanyol Pablo Iglesias, yang diterbitkan di media pemerintah.