JawaPos.com — Terjadinya perang di Timur Tengah membuat lonjakan harga minyak dunia tak bisa dihindari. Terlebih adanya penutupan selat Hormuz oleh Iran membuat eskalasi geopolitik tak terhindarkan. Kondisi ini membuat harga bahan bakar minyak (BBM) juga telah mengalami peningkatan di sejumlah negara.

 

Ekonom Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Hendry Cahyono mengatakan, dampak krisis energi ini juga tak bisa dihindari oleh Indonesia. Kenaikan harga BBM menjadi hal yang wajar  sebagai langkah rasional untuk menjaga stabilitas fiskal dan menghindari tekanan lebih dalam terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 

Hendry menyampaikan, harga minyak dunia berpotensi menembus di atas USD 100 per barel, jauh dari asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2026 sebesar USD 70 per barel.

 

“Kondisi geopolitik sekarang membawa pemerintah dalam dilema yang sulit. Akan mempertahankan daya beli dengan risiko disiplin fiskal terabaikan atau menaikkan BBM dengan risiko inflasi bahkan stagflasi,” ujar Hendry dalam keterangan tertulis, Jumat (27/3).

 

Melihat kondisi sulit ini, kenaikan harga BBM menjadi yang paling rasional dilakukan. Tanpa kenaikan harga, maka beban subsidi akan melonjak, dan berisiko memperlebar defisit APBN melewati batas aman 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

 

 

“Keputusan menahan harga BBM berarti pemerintah memilih menanggung beban melalui pelebaran defisit. Strategi ini efektif menahan inflasi, tetapi berisiko terhadap stabilitas fiskal jangka panjang,” imbuhnya.

 

Ia menjelaskan, setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia sebesar USD 1 per barel berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi energi hingga Rp 10,3 triliun. Selain itu, defisit APBN juga dapat melebar sekitar Rp 6,8 triliun untuk setiap kenaikan tersebut.

 

Dengan asumsi harga minyak berada di kisaran 85–92 dolar AS per barel, Hendry memperkirakan kenaikan harga Pertalite berada pada rentang 5–10 persen atau menjadi Rp 10.500 hingga Rp 11.000 per liter dari harga sebelumnya Rp 10.000. Sementara itu, harga solar subsidi diperkirakan naik ke kisaran Rp 7.150 hingga Rp 7.500 per liter dari harga sebelumnya yakni Rp 6.800. Dalam skenario ini, defisit APBN diperkirakan masih berada di ambang batas aman, yakni mendekati 3 persen terhadap PDB.

 

Namun, jika harga minyak dunia menembus di atas 100 dolar AS per barel dalam waktu yang berkepanjangan, maka kenaikan harga BBM berpotensi lebih tinggi. Harga Pertalite dapat naik 15–20 persen menjadi Rp 11.500 hingga Rp 12.000 per liter, sedangkan solar naik ke kisaran Rp 7.800 hingga Rp 8.200 per liter.

 

“Pada kondisi ini, defisit APBN bisa melampaui 3 persen atau sekitar 3,6 persen PDB jika tidak ada penyesuaian harga,” ujar Hendry.

 

Jika pemerintah mempertahankan harga BBM saat ini, maka beban fiskal akan semakin berat. Imbasnya mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Di sisi lain, kenaikan harga BBM akan berdampak pada daya beli masyarakat.

 

“Kenaikan harga tanpa kompensasi social safety net akan menyebabkan stagflasi karena pendapatan masyarakat tidak meningkat tetapi tergerus inflasi,” pungkasnya.