Ironi Konawe Utara: Kaya Tambang Nikel tapi Warganya Masih Miskin, BP Taskin Siapkan Solusi

JawaPos.com - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) berkomitmen mencari solusi terbaik untuk mengatasi kemiskinan di sekitar wilayah tambang Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara.

Langkah ini diambil setelah BP Taskin menerima audiensi dari Asosiasi Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Konut di kantornya, Selasa (30/9).

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyoroti ironi di balik kekayaan sumber daya alam di Konut. Meski menjadi penyumbang devisa lewat pertambangan nikel, ternyata angka kemiskinan di wilayah itu masih tinggi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Konut pada 2024 tercatat 13,93 persen, lebih tinggi dari rata-rata kemiskinan Provinsi Sultra yang berada di angka 10 persen.

"Banyak rakyat yang selama ini hidup dari sektor pertanian tidak lagi bisa memanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dikarenakan lahannya sudah masuk dalam izin usaha pertambangan," ujar Budiman.

Budiman mengungkapkan, pencemaran karena pertambangan membuat warga yang umumnya petani dan nelayan kehilangan pekerjaannya. Kondisi ini diperparah dengan tidak dilibatkannya warga sebagai pekerja tambang.

"Hampir nol pelibatan usaha tambang lokal oleh usaha-usaha Konut maupun rakyat di dalam pengerjaan dan pelibatan aktivitasnya, sehingga sudah pertaniannya tersingkir, perikanannya juga tidak bisa lagi diakses memadai, usaha tambangnya tidak melibatkan tenaga kerja lokal maupun usaha tambang lokal sehingga terjadi kesenjangan sosial," ungkap Budiman.

Minta ESDM Fasilitasi Dialog dengan Perusahaan Tambang

Untuk mencari jalan keluar, BP Taskin akan menyurati Kementerian ESDM agar memfasilitasi pertemuan dengan perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Konut. Diharapkan, apa yang menjadi aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti.

"Kami ingin ada kepastian keterlibatan masyarakat, baik melalui penyerapan tenaga kerja, kontraktor lokal, maupun koperasi. Jangan sampai kekayaan sumber daya alam hanya dinikmati segelintir pihak," tegas Budiman.

Belajar dari NTB: Koperasi Rakyat Bisa jadi Solusi

Budiman menilai, keterlibatan koperasi rakyat dapat menjadi kunci untuk menekan kemiskinan di daerah tambang. Ia mencontohkan keberhasilan model koperasi tambang rakyat di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang melibatkan pemerintah daerah dan aparat hukum.

"Skemanya macam-macam lewat koperasi, kontraktor, penyerapan tenaga kerja minimal. Kami akan menggali lagi ya,"
kata dia.

Menurut Budiman, skema koperasi tambang rakyat bukan hanya soal ekonomi, tapi juga memastikan keadilan bagi warga sekitar tambang.

"Kalau di Konut ini tambangnya legal, namun tidak sesuai dengan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 124 UU Minerba," jelasnya.

Konawe Utara Sumbang Rp 1,4 Triliun ke Negara, tapi Masyarakat Miskin

Ketua IUJP Konawe Utara Rakhmat menekankan pentingnya agar hasil tambang juga dirasakan masyarakat sekitar. Apalagi, dari 159 desa di Konawe Utara, sekitar 30 desa berada di lingkar tambang.

"Jika pemberdayaan dilakukan dengan melibatkan tenaga kerja lokal dan kontraktor daerah, kami yakin perekonomian masyarakat Konawe Utara akan tumbuh lebih kuat," katanya.