KPK Klaim Tak Bersaing dengan Kejagung Tangani Kasus Izin Tambang Konawe Utara

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak berkompetisi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penanganan dugaan korupsi pemberian izin tambang di Konawe Utara yang diduga melibatkan mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman. KPK menegaskan, mendukung langkah Kejaksaan yang tengah mengusut perkara tersebut.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan lembaganya berharap penanganan kasus dugaan korupsi izin tambang itu dapat dituntaskan secara menyeluruh oleh Kejagung.

“KPK juga berharap penanganan perkara ini bisa dituntaskan, bisa diselesaikan di Kejaksaan Agung,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (8/1).

Menurut Budi, dukungan KPK diberikan agar proses penegakan hukum berjalan efektif dan tidak menyisakan persoalan di kemudian hari. Ia menekankan pentingnya penyidikan yang menyasar seluruh pihak yang diduga terlibat.

“Kami berharap semua pihak-pihak yang punya peran dalam dugaan tindak pidana korupsi itu bisa dijerat secara tuntas,” tegasnya.

Pengusutan kasus dugaan korupsi perizinan tambang di Konawe Utara mencuat setelah penyidik Kejagung menggeledah kantor Kementerian Kehutanan (Kemenhut), pada Rabu (7/1) sore.

Upaya paksa penggeledahan itu dilakukan, setelah KPK menghentikan penyidikan dengan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap pengusutan dugaan korupsi perizinan tambang di Konawe Utara.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menyebut penyidikan perkara ini mulai dilakukan pada pertengahan tahun 2025.

“Penyidikannya kalau enggak salah sekitar bulan Agustus atau September 2025,” ucap Anang Supriatna, Rabu (31/12).

Meski telah memasuki tahap penyidikan, Kejagung hingga kini belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Selain telah menggeledah sejumlah tempat, Kejaksaan juga telah memeriksa beberapa saksi guna mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan izin tambang di kawasan hutan tersebut.