Firnando Ganinduto Dukung Pembatasan BBM Subsidi demi Efisiensi Anggaran dan Keadilan Subsidi

JawaPos.com-Pemerintah berencana mengotak-atik kebijakan BBM bersubsidi. Rencananya pembelian BBM bersubsidi akan dibatasi. Tujuannya untuk mencegah supaya tidak ada kenaikan harga jual BBM. Serta mengupayakan penyaluran subsidi BBM yang lebih tepat sasaran. 

Baca Juga: Resmi Disuntik Mati di Indonesia, Intip Lagi Perbedaan Suzuki Ignis GL dan GX

Sejumlah kalangan menyampaikan dukungan atas rencana pemerintah itu. Diantaranta disuarakan anggota DPR terpilih sekaligus pengamat Keuangan & BUMN Firnando H. Ganinduto. Dia menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi, tetapi dengan sejumlah catatan. 

Menurut Firnando, kebijakan yang sedang digidok pemerintah itu baik dalam menjaga stabilitas harga BBM. Serta mampu mengurangi beban anggaran negara yang selama ini cukup berat karena subsidi BBM.

"Dengan kebijakan ini, diharapkan harga BBM tidak naik. Sehingga tidak membebani rakyat," ujar Firnando dalam keterangannya Kamis (11/7). Pria yang pernah bekerja di Matrix Capital Group, New York City itu mengatakan Pertamina adalah BUMN yang perannya sangat vital di tengah masyarakat. Untuk itu Pertamina harus putar otak mencari solusi agar subsidi tetap diberikan tanpa menambah beban anggaran negara.

"Jangan sampai rakyat yang terbebani, terutama bagi masyarakat yang daya belinya rendah saat ini," ujar Firnando. Pria yang memiliki pengalaman 20 tahun di industri keuangan dalam dan luar negeri itu menilai bahwa efisiensi anggaran adalah salah satu keuntungan utama dari pembatasan ini. Subsidi BBM yang selama ini memakan porsi signifikan dari anggaran negara dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan, pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. 

Selain itu, dengan pembatasan tersebut bisa membuat subsidi BBM bisa lebih tepat sasaran. Serta dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Seperti nelayan, petani, pedagang, dan supir angkutan umum. 

Namun, Firnando juga menyadari adanya potensi dampak negatif dari kebijakan itu. Salah satu kekhawatirannya adalah pembatasan BBM subsidi bisa membuka peluang penyimpangan dan penyalahgunaan. Firnando menekankan saat aturan ini diketok, perlu pengawasan yang ketat. Supaya bisa mencegah penyimpangan saat implementasi kebijakan. 

"Jika tidak diawasi dengan baik, distribusi BBM subsidi bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu," tuturnya. Kejahatan itu dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakefisienan dalam distribusi BBM subsidi. 

Dampak lain yang perlu diwaspadai adalah potensi inflasi. Pengurangan subsidi BBM dapat memicu kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Baginya BBM adalah komponen vital dalam biaya produksi dan distribusi barang. Jika harga BBM naik, biaya produksi dan distribusi akan meningkat, yang pada akhirnya dapat memicu inflasi. Inflasi yang tinggi bisa menggerus daya beli masyarakat. (*)