Porsi Anggaran Perubahan Iklim di APBD-nya Tertinggi, Surabaya jadi Kota Paling Climate Friendly

JawaPos.com - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyebutkan penerapan penandaan anggaran perubahan iklim (climate budget tagging/CBT) pada APBD belum diwajibkan karena masih berupa proyek percontohan dan bersifat sukarela.

"Untuk di pemerintah daerah, ini sifatnya belum semuanya, karena masih voluntary (sukarela) dan kami selalu pacu untuk lebih banyak lagi pemerintah daerah melakukan Regional Climate Budget Tagging (RCBT)," ucap Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF Boby Wahyu Hernawan di Bogor, Jawa Barat, Rabu (29/5).

Ia mengatakan bahwa Kementerian Keuangan senantiasa mengimbau pemerintah daerah secara persuasif untuk mau menerapkan budget tagging terhadap APBD serta memberikan pengarahan bagaimana cara melakukannya. Meskipun implementasi RCBT masih terbatas, menurutnya, terdapat berbagai manfaat dari proyek percontohan tersebut.

Salah satunya yaitu mengidentifikasi program maupun kegiatan yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung mitigasi perubahan iklim. Selain itu, Boby menuturkan bahwa proyek percontohan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran yang mendukung aksi perubahan iklim.

Ia menyatakan bahwa pilot project RCBT telah berjalan sejak 2020 dengan 11 daerah uji coba. Kini terdapat total 22 pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang telah melakukan uji coba program tersebut.

Pihaknya mencatat bahwa rata-rata porsi anggaran perubahan iklim terhadap APBD berdasarkan pilot project RCBT selama 2020 hingga 2023 adalah sebesar 5,38 persen. Boby menyampaikan bahwa beberapa pemerintah daerah telah mulai mengalokasikan anggaran pengeluaran untuk upaya penanganan perubahan iklim secara signifikan, salah satunya Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kedua pemerintah daerah tersebut masing-masing menganggarkan 19,53 persen dan 12,74 persen terhadap APBD-nya. "Kalau bicara daerah yang cukup climate friendly ya, atau sangat mendukung agenda perubahan iklim, di sini dapat dilihat adalah Surabaya dan juga Provinsi DKI Jakarta," ujarnya.