
Pekerja melintas di dekat panel surya di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (18/5/2023). Kebutuhan investasi Energi Baru dan Terbarukan atau EBT untuk mencapai target net zero emission atau nol emisi karbon pada tahun 2060 membutuhkan biaya sekitar 1.108 mi
JawaPos.com - Isu transisi energi dibahas di kalangan masyarakat energi dengan poin energi baru terbarukan (EBT). Menurut Anggota Ombudsman RI (ORI) Hery Susanto, Indonesia memiliki banyak sumber EBT yang dapat membuat transisi energi yang ramah lingkungan. Apabila pengelolaannya dilakukan dengan optimal, maka Indonesia akan menjadi top of mind energi baru terbarukan.
"Sumber daya alam yang terbarukan sangat melimpah di Indonesia. Hanya, bagaimana pengelolaan energi baru terbarukan dilakukan dengan optimal," ujar Hery Susanto.
Pendapat itu disampaikannya saat menjadi Keynote Speaker dalam acara diskusi publik di Cirebon pada Sabtu (30/3). Diskusi publik itu bertemakan "Literasi Energi Terbarukan dan Masa Depan Pelayanan Publik Sektor Energi" yang diselenggarakan oleh Komunal dan Formasi.
Sebagaimana diketahui, BBM fosil berupa pertalite dan solar yang sering digunakan masyarakat bisa berefek polusi dan tidak ramah lingkungan. "Itu masuk energi tidak terbarukan dan sumbernya semakin terbatas. Jika dieksplorasi lebih lagi butuh biaya yang sangat besar dengan beban subsidi energi di APBN yang semakin besar juga. Belum lagi risiko polusinya," kata Hery.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Jika pemerintah Indonesia tidak dapat mengelola energi terbarukan dengan baik, dan terus memperbesar keran impor energi, maka hal tersebut berpotensi mengancam kedaulatan dan ketahanan negara dalam sektor energi.
Kendati demikian, Hery mengingatkan bahwa pemerintah harus secara aktif dan serius untuk memanfaatkan sumber daya alam terbarukan agar tidak bergantung terhadap impor energi dari negara lain.
Sektor energi merupakan ujung tombak pelayanan publik yang signifikan. Pasalnya, sektor itu merupakan pondasi dari pelayanan publik. Saat ini, suplai energi terbesar yang digunakan negara kita dihasilkan dari sumber daya alam yang tidak terbarukan seperti minyak, gas, dan batu bara. Ini menjadi pendorong utama dalam penyediaan energi untuk kebutuhan rumah tangga, perkantoran, industri, dan transportasi dan lainnya.
"Sektor energi merupakan ujung tombak pelayanan publik, bayangkan jika tidak ada pemenuhan kebutuhan energi berupa BBM dan listrik maka secara otomatis pelayanan publik tidak berjalan dengan baik," pungkasnya.
Lebih jauh Hery menegaskan, bahwa energi terbarukan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas. Ketersediaan energi yang berkelanjutan dari sumber-sumber seperti tenaga surya, angin, air, hingga sampah organik membantu menjaga ketersediaan energi dalam jangka panjang.
“Penggunaan energi terbarukan juga dapat mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang karena sumber energinya yang gratis dan tidak terbatas. Hal ini membantu mengurangi biaya pelayanan publik seperti biaya listrik dan transportasi,” pungkasnya.

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
