Dikeluhkan Cak Imin dalam Debat, Benarkah Target Bauran EBT Diturunkan jadi 17 Persen?

Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. (Youtube KPU)

JawaPos.com – Calon wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 Muhaimin Iskandar menyayangkan komitmen pemerintah terhadap pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Hal itu ia sampaikan saat menanggapi jawaban dari cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka terkait kebijakan paslon untuk mengarusutamakan pembangunan rendah karbon yang berkeadilan.

Saat itu, Gibran menjawab jika bicara masalah karbon, maka harus pula disinggung soal fasilitas penangkap serta penyimpanan karbon, dan pajak karbon. Gibran menekankan agenda ke depan adalah mendorong transisi menuju energi hijau. Tidak boleh lagi ada ketergantungan terhadap energi fosil.

"Kita dorong terus energi hijau yang berbasis bahan baku nabati seperti yang saya katakan tadi bioetanol, bioavtur, dan biodiesel," kata Gibran saat debat keempat pilpres 2024. Wali Kota Surakarta itu juga menyebutkan bahwa potensi EBT sangat besar mencapai 3.686 gigawatt (GW), yang bersumber diantaranya dari angin, air, bioenergi, dan panas bumi.

Menanggapi jawaban Gibran, Muhaimin menyebut pajak karbon bukanlah satu-satunya hal paling penting dalam persiapan transisi menuju EBT. "Sayangnya, komitmen pemerintah hari ini tidak serius," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu.

"Target EBT yang mestinya 2025 berkurang, dari 23 persen justru menjadi 17 persen," lanjutnya.

Selain itu, Ketua Umum PKB itu juga menyayangkan implementasi pajak karbon yang mundur dari 2022 menjadi 2025. Dia pun mendorong agar implementasi pajak karbon serta transisi menuju EBT dilaksanakan secepat-cepatnya.

Lalu, benarkah target bauran EBT diturunkan dari 23 persen menjadi 17 persen pada 2025?

Untuk diketahui, saat ini pemerintah memang tengah melakukan pembaruan PP Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Benar kata Cak Imin, pemerintah melalui Dewan Energi Nasional (DEN) merevisi target bauran EBT dari 23 persen menjadi 17-19 persen pada 2025. 

"Dulu 23 persen. Dalam pembaharuan KEN, nanti kalau diketok, diteken Presiden, maka berubah menjadi 17-19 persen," kata Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan DEN Yunus Saefulhak dalam konferensi pers capaian sektor ESDM 2023 dan Program Kerja 2024, pekan lalu.

Perubahan target tersebut, lanjut Yunus, dimaksudkan agar tetap bisa dicapai sesuai skenario. Sebab, PP KEN tahun 2014 dibuat berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi 7-8 persen, yang mana tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini.

"Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN menargetkan Juni 2024 RPP KEN ini sudah selesai," kata Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto.