Studi CEED: Promosi LNG dan Gas yang Jor-joran Justru Ancam Transisi Energi di Asia Tenggara

JawaPos.com - Studi terbaru yang dikeluarkan oleh Center for Energy, Ecology, and Development (CEED) bertepatan dengan penyelengaraan KTT Iklim COP 28 di Dubai, Uni Emirat Arab, telah menemukan fakta menarik terkait sektor gas di Asia Tenggara. Studi ini menunjukkan bahwa akan ada rencana penambahan kapasitas gas sebesar 139 GW di kawasan Asia Tenggara atau lebih dari seperempat rencana penambahan di seluruh kawasan Asia.

Angka ini juga menyebabkan peningkatan rencana kapasitas ekspor LNG di kawasan sebesar 96,3 juta MTPA. Angka ini merupakan rekor terbesar rencana penambahan kapasitas gas kedua setelah kawasan Asia Timur.

Studi berjudul “Confronting a Fossil Future: Stopping the Gas Detour in Renewable-Rich Southeast Asia” ini mengkaji proyek dan perusahaan gas, liquified natural gas (LNG), dan energi terbarukan dan melihat lembaga keuangan yang berperan dalam pembiayaan dan pengembangan proyek dalam kurun waktu 2016-2023. Sejak 2016, 29 GW pembangkit gas baru beroperasi di kawasan Asia Tenggara.

Malaysia dan Indonesia menjadi negara kelima dan keenam eksportir terbesar LNG di dunia (mencakup 10 persen total ekspor LNG global). Kedua negara ini juga berkontribusi pada rencana peningkatan kapasitas ekpsor LNG Asia Tenggara dengan total 13,5 MTPA. 

Sejak Perjanjian Paris disepakati pada 2015, lembaga keuangan global telah menyalurkan USD 60,3 miliar (sekitar Rp 928 triliun) kepada industri gas, dimana sektor energi terbarukan hanya mendapatkan pembiayaan kurang dari setengahnya. Lembaga keuangan asal Jepang seperti Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Sumitomo Mitsui, Mizuho Financial Group, dan Mitsubishi UFJ telah menyalurkan USD 9,7 miliar (sekitar Rp 154 triliun) dan masuk ke dalam sepuluh besar bank yang membiayai gas di Asia Tenggara.

Lembaga keuangan asal Thailand juga memberikan pembiayaan hingga USD 10,2 miliar (sekitar Rp 157 triliun). Sekitar 36 lembaga keuangan global yang memberikan pembiayaan pada pengembangan gas di Asia Tenggara merupakan institusi yang meratifikasi antara Net-Zero Banking Alliance, Net-Zero Asset Owner Alliance, atau Net-Zero Asset Manager Initiative yang merupakan bagian dari Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

Walau begitu, studi CEED juga menemukan bahwa Asia Tenggara sedang berada di ambang transisi energi menuju energi terbarukan. Hal ini terbukti dari adanya penambahan kapasitas pembangkit energi terbarukan yang lebih banyak dari gas, walaupun hanya mendapatkan pembiayaan sebesar USD 31,8 miliar (sekitar Rp 492 triliun).

Rencana peningkatan energi terbarukan juga dapat dibilang tinggi, sekitar 328 GW. Mengalihkan fokus dan menghentikan pembiayaan untuk gas dan beralih ke energi terbarukan menjadi penting untuk mencegah krisis iklim yang lebih parah di kawasan.

Direktur Eksekutif CEED, Gerry Arances, mengatakan bahwa Asia Tenggara berada di ambang transisi energi menuju energi terbarukan. Namun, promosi berlebihan LNG dan gas di kawasan dapat mengancam hal tersebut.

"Ini merupakan masalah hidup dan mati bagi masyarakat Asia Tenggara yang merupakan kelompok paling rentan dalam krisis iklim. Di tengah berjalannya KTT Iklim COP 28, Pemerintah negara-negara Asia Tenggara dapat mengambil keputusan terbaik demi masyarakat dengan mendorong dihentikannya pembiayaan energi fosil dan transisi energi 100 persen ke energi terbarukan," Kata Gerry dalam keterangannya, Rabu (6/12).

Kepala Fossil Fuel Non-Prolifertion Treaty, Tzeporah Berman, mengatakan bahwa jika ingin sejalan dengan target global 1,5 berarti eksplorasi dan pembiayaan baru seluruh proyek energi fosil baru harus dihentikan.

"Kita melihat bahwa pembiayaan (energi fosil dan gas) di Asia Tenggara dibiayai oleh Jepang, dimana mereka membicarakan untuk mencapai target (1,5) global sangat tidak masuk akal. Kita melihat bahwa gas dianggap sebagai jembatan transisi, namun hal ini malah memblokir pembiayaan energi terbarukan. Oleh karena itu, gas bukanlah transisi, namun penghalang transisi bersih untuk masa depan yang kita butuhkan," kata Tzeporah.

Peneliti dan Campaign Lead dari Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), Sigit Budiono, mengatakan bahwa Indonesia merupakan pemain penting dalam industri gas di kawasan sejak beberapa dekade lalu dan rezim ekstaktif telah menggunakan gas di Indonesia untuk mendapatkan keuntungan tanpa melihat dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkan untuk lingkungan. "Resistensi dari komunitas pada industri ini semakin meningkat; nelayan, petani, dan masyarakat adat semakin sadar akan dampak bisnis gas terhadap lingkungan dan masa depan. Mereka meminta bahwa hal ini harus dihentikan," kata Sigit.