Kejar Target Pengurangan Emisi 2030 Melalui Konsumsi Biodiesel

JawaPos.com - Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca hingga tahun 2030 sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional. Ditargetkan, emisi gas rumah kaca turun sebesar 314 juta ton CO2 pada 2030. Komitmen pemerintah tersebut sesuai dengan Ratifikasi Paris Agreement yang disepakati pada saat perhelatan Conference on Parties (COP) 22 di Morocco, November 2016 lalu.

Dalam dokumen terkait Circular Carbon Economy (CCE) Platform, Menteri Energi negara-negara G20 sepakat bahwa biofuel adalah salah satu komponen penting untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah Indonesia tengah mengupayakan kemandirian dan kedaulatan energi nasional dengan mendorong pemanfaatan biofuel.

Adapun salah satu inovasi yang berhasil dilakukan yaitu penerapan biodiesel 30 persen atau B30 di sektor transportasi. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menyampaikan, pihaknya memproyeksikan produksi B30 tahun ini mencapai 9,6 juta kiloliter atau setara dengan 60 juta barel minyak.

"Kita tahu industri migas kita itu 750.000 barel per hari. Jadi, 60 juta barel itu kira-kira 80 hari kerja Pertamina," katanya dalam webinar yang digelar BPDPKS beberapa waktu lalu.

Dengan volume produksi B30 mencapai 9,6 juta kiloliter, diharapkan Pertamina dapat mengurangi impor migas senilai USD 5 miliar. Catatan Aprobi, pemakaian B20 sepanjang 2019 yang mencapai 6,4 juta kiloliter telah berkontribusi terhadap pengurangan impor migas hingga USD 3,3 miliar.

Lebih lanjut Paulus menerangkan, volume produksi sebesar 9,6 juta kiloliter tahun ini dihasilkan oleh 19 perusahaan dengan 11,6 juta kiloliter kapasitas terpasang, dan mempekerjakan sekitar 795.000 tenaga kerja hulu serta 10.000 tenaga kerja di hilir.

"Kontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca tahun ini diproyeksikan 26 juta ton CO2 ekuivalen, atau 68 persen dari target pengurangan emisi di sektor energi dan transportasi yang sebesar 0,038 giga ton ekuivalen. Besar sekali," imbuh Paulus.

Sementara untuk target 2030, yakni emisi gas rumah kaca harus turun sebesar 314 juta ton CO2, Aprobi memperkirakan produksi B30 tahun ini sudah mencapai 8,8 persen dari target. Meski menunjukkan kontribusi yang positif, kata Paulus, Aprobi melihat masih ada sejumlah tantangan dalam optimasi penggunaan biodiesel di Tanah Air.

Pandemi Covid-19 telah menurunkan konsumsi energi. Serapan B30 yang diperkirakan mencapai 9,6 juta kiloliter untuk domestik diperkirakan berkurang 10 persen. "Tapi kita lihat perkembangan bulan ini, bulan depan, sampai akhir tahun," ungkapnya.

Tantangan lainnya adalah menjaga kualitas biodiesel. Paulus menuturkan, kualitas bahan bakar nabati ini selalu disesuaikan dari tahun ke tahun, sesuai dengan perkembangan campurannya. Saat ini, pemerintah dan pemangku kepentingan tengah mengembangkan B40 dengan dua formulasi.

Pertama yaitu campuran 60 persen solar dengan 40 persen FAME. Kedua yaitu campuran 60 persen solar dengan 30 persen FAME dan 10 persen DPME. Paulus juga mencermati belum adanya undang-undang energi terbarukan yang dapat menjadi payung hukum dalam mendorong pemanfaatan biodiesel.

Filipina, kata dia, telah memiliki Biofuel Act sejak 2007. Di sisi lain, harga energi terbarukan yang lebih tinggi dari energi konvensional juga menjadi tantangan yang harus dicarikan jalan keluarnya. Begitu pula dengan hambatan perang dagang, dimana diketahui saat ini melalui Indonesia tengah melawan sejumlah negara yang melayangkan tuduhan subsidi dan dumping.

Paulus berharap, dari sejumlah tantangan yang ada, pemerintah tak gentar untuk meneruskan mengembangan bahan bakar nabati. Gap antara harga solar dan biodiesel didorong semakin tipis, agar masyarakat mau beralih ke energi yang lebih bersih sehingga mencapai target Paris Agreement.

"Dukungan anggaran pemerintah sangat penting, karena ini program pemerintah. Tidak bisa hanya diserahkan ke swasta, BPDPKS, dan melalui pungutan sawit. Ini memang harus kebijakan," ucap Paulus.

"Kalau BBM dapat subsidi, kenapa ini tidak? Mungkin ada yang berpikir kalau BBM kan yang menghasilkan Pertamina, milik negara. Tapi (B30) ini kan swasta. Saya pikir nggak begitu cara berpikirnya," imbuhnya.

Pekerja menyusun tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di kawasan Candali Bogor, Jawa Barat, Minggu (19/9/2021).

Petani memetik tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Cimulang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/6/2020). Harga TBS kelapa sawit tingkat petani sejak tiga bulan terakhir turun dari Rp 1.100 per kilogram menjadi Rp 700 per kilogram dampak dari wabah Covid-19. Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.com

Dalam kesempatan sama, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman mengatakan, kelapa sawit memberikan peran begitu besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun ketahanan energi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor kelapa sawit (di luar produk oleokimia dan biodiesel) sepanjang 2019 mencapai USD 15,57 miliar, atau sekitar Rp 220 triliun.

"Pada masa pandemi Covid-19, sektor sawit juga terbukti mampu bertahan dan tetap menyumbangkan devisa ekspor sekitar USD 13 miliar per Agustus 2020, di tengah lesunya sektor-sektor penghasil devisa lainnya seperti migas, batubara, dan pariwisata," kata Eddy.

Sawit sebagai sumber bahan baku biodiesel juga berkontribusi nyata terhadap ketergantungan negara atas impor minyak dan mengurangi defisit neraca perdagangan. Eddy menambahkan, sawit sebagai alternatif sumber energi terbarukan sayangnya seringkali dihantam isu dan kampanye negatif. Padahal, isu tersebut sejatinya hanyalah perang dagang komoditas minyak nabati dunia, seperti minyak kedelai, minyak rapeseed, minyak bunga matahari, dan lainnya.

"Ini sungguh paradoks, dimana komoditas hasil negeri sendiri yang memberikan kontribusi begitu besar, justru belum dipahami dan malah banyak dikritik oleh masyarakat dalam negeri sendiri," tukas Eddy.