Relokasi Investasi dari Tiongkok Jadi Kesempatan Emas Indonesia

JawaPos.com - Pandemi Covid-19 telah mengganggu rantai pasokan global yang dalam dua dekade terakhir berpusat di Tiongkok. Hal ini menyebabkan negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat pun berencana memutus ketergantungan rantai pasokan global industrinya dari Tiongkok dan merelokasi pabriknya.

Hal ini merupakan suatu kesempatan emas bagi Indonesia yang membutuhkan investasi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan menggaet investor. Sebab, pasca pandemi ini, khususnya investasi asing menjadi lebih penting mengingat pelaku usaha dalam negeri tengah 'kehabisan nafas'.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, Indonesia sebetulnya memiliki peluang untuk menarik investasi yang akan keluar dari Tiongkok ke tanah air. Salah satu daya tarik investasi Indonesia adalah pasar yang besar, di mana para investor luar negeri menganggap bahwa Indonesia memiliki potensi pertumbuhan pasar yang besar.

Meski begitu, untuk menjadi tujuan relokasi dari Tiongkok, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain seperti India, Thailand, Vietnam dan Filipina. Tahun lalu, setidaknya sebanyak 33 perusahaan hengkang dan merelokasi pabriknya dari Tiongkok. Namun, alih-alih merelokasi ke Indonesia, perusahaan-perusahaan tersebut memindahkan basis produksinya ke Vietnam dan Thailand, salah satunya karena persoalan harga lahan.

Menurut Tauhid, selain harga lahan, ada beberapa faktor yang menjadi kekhawatiran investor asing saat ingin berinvestasi di Indonesia. Pertama, kenaikan upah yang terlalu tinggi. Setiap tahun kenaikan upah tenaga kerja di Indonesia mencapai 7 sampai 8 persen. Sementara kenaikan upah di negara-negara seperti Vietnam maupun India hanya berkisar 4 sampai 5 persen.

Kedua, infrastruktur untuk jaringan logistik yang masih kurang. Ketiga, investor asing enggan melirik Indonesia yang terkenal dengan birokrasi yang berlapis, salah satunya urusan perpajakan. "Investor Jepang, misalnya, masih menganggap prosedur perpajakan di Indonesia cukup rumit," ujar dia melalui keterangan tertulis, Jumat (29/5).

Sejumlah perubahan telah digagas Pemerintah dengan memberikan wewenang yang lebih luas kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai upaya untuk memangkas jalur birokrasi. Namun, langkah reformasi struktural serupa belum ditemukan merata di lapisan birokrasi lain, sehingga investor dari luar negeri masih menemui hambatan di lapangan.

Maka dari itu, pemerintah harus bisa menjawab kekhawatiran investor dengan cara memberikan kepastian hukum bagi pengusaha yaitu meningkatkan produktivitas tenaga kerja lokal, mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung.

"Lalu memberikan fasilitas yang memudahkan investasi dan menawarkan insentif terkait perpajakan yang menarik, serta mengakselerasi reformasi birokrasi dan regulasi terkait penanaman modal," kata dia.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=FOwU8-udFrQ

https://www.youtube.com/watch?v=xyV3_IG281A

https://www.youtube.com/watch?v=pzpzPzYoLGU