Sandiaga Ngantor di Bali, Koordinasi dan Birokrasi Jadi Lebih Mudah

Menparekraf Sandiaga Uno berjalan kaki bersama stafnya dari Kantornya menuju Kementerian Perhubungan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (4/1/20). Walaupun jarak kantor kurang lebih 2 KM Sandiaga memilih berjalan kaki sambil berolahraga dibanding

JawaPos.com -Rencana Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno berkantor di Bali secara berkala dalam beberapa hari per bulan, menuai respons dari berbagai macam kalangan. Tak hanya pelaku industri wisata tapi juga kalangan akademisi.

Salah satunya, Pengamat pariwisata dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Chusmeru yang menilai rencana Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno berkantor di Bali secara berkala dalam beberapa hari per bulan sudah tepat.

Karena, menurutnya, dengan rencana itu, Sandiaga akan melihat secara langsung dampak pandemi bagi sektor pariwisata di Pulau Dewata. Koordinasi langsung dengan seluruh stakeholder terkait pun bisa dilakukan dengan lebih erat.

"Dengan catatan semua stakeholder diajak berkomunikasi untuk mengatasi krisis pariwisata di Pulau Dewata yang sangat terpukul akibat pandemi ini, mulai hotel berbintang hingga perajin, pelaku seni budaya, guide, juga sektor pertanian pendukung pariwisata," kata Chusmeru, Selasa (26/1).

Kehadiran Sandiaga di destinasi wisata setidaknya dapat menggambarkan empati dan secara psikologis bisa memotivasi dan menggairahkan lagi para pelaku pariwisata di daerah. Meski, diakui olehnya, dampak nyata dari keputusan Menparekraf itu tidak akan terasa secara langsung karena geliat pariwisata sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya, penanganan pandemi Covid-19.

"Tapi paling tidak, dengan berkantor di Bali akan memudahkan koordinasi tanpa kendala rantai birokrasi," sebutnya.

Ia juga menyebutkan rencana Sandiaga untuk berkantor di Bali secara berkala juga akan berdampak pada kebijakan ataupun regulasi yang akan diterbitkan oleh Kemenparekraf.

"Kebijakan dan regulasi bisa dibuat lebih cepat dengan berdasarkan pengamatan langsung tanpa harus menunggu laporan," ucap dia.

Namun demikian, Chusmeru menyarankan agar jangan hanya berkantor di Bali. Tetapi, juga di destinasi lainnya, utamanya pada daerah yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN.

"Dampak pandemi ini dirasakan juga oleh seluruh destinasi. Jadi seyogianya Menparekraf juga berada di tempat lainnya. Soal teknis itu bisa diatur," sebut dia.

Editor: Dimas Ryandi