Pengamat Politik Nilai Kolaborasi Pertamina dan Pemda Penting untuk Jaga Distribusi BBM

JawaPos.com – Kolaborasi PT Pertamina (Persero) dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dinilai penting untuk menjaga kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM). Koordinasi lintas lembaga diperlukan agar penyaluran energi sesuai kebutuhan setiap wilayah dan kendala di lapangan dapat ditangani lebih cepat.

Pengamat politik sekaligus dosen Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat menilai langkah Pertamina memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah merupakan pendekatan yang tepat dalam mengelola sumber daya strategis.

“Langkah Pertamina sebagai BUMN energi memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait sudah tepat. Ini merupakan wujud tata kelola sumber daya strategis, karena kelancaran distribusi BBM membutuhkan keselarasan peran dan tanggung jawab berbagai pihak,” ujar Cecep.

Menurutnya, BBM memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, dan pelayanan publik. Karena itu, pengelolaannya tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan operasional badan usaha, tetapi juga membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah dan pemahaman terhadap karakteristik setiap wilayah.

Dalam perspektif ilmu politik, Cecep menjelaskan, koordinasi tersebut mencerminkan tata kelola kolaboratif. Pemerintah, badan usaha, dan pemangku kepentingan menjalankan kewenangan masing-masing untuk memastikan pelayanan energi menjangkau masyarakat.

Baca Juga:Model DEB Pertamina di Bali Dilirik ASCOPE, Sistem Energi Bersih Dukung Pertanian dan Pangan

Pemerintah daerah, misalnya, memiliki informasi mengenai kondisi wilayah, aktivitas ekonomi, dan kebutuhan masyarakat. Informasi tersebut dapat menjadi dasar bagi Pertamina dalam memetakan kebutuhan penyaluran dan menentukan langkah operasional.

“Kolaborasi membuka ruang bagi pertukaran informasi dan penyelesaian kendala secara lebih terarah. Pertamina dapat menyesuaikan langkah distribusi berdasarkan kondisi wilayah, sementara pemerintah daerah mendukung koordinasi agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar,” jelasnya.

Cecep menambahkan, keterlibatan regulator dan aparat terkait juga diperlukan untuk mengawasi penyaluran BBM agar sesuai peruntukannya. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dinilai dapat memperkuat akuntabilitas serta mempercepat penanganan apabila terjadi gangguan distribusi.

Selain koordinasi operasional, ia menilai komunikasi publik juga perlu diperkuat. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai kondisi pelayanan, ketersediaan pasokan, serta langkah penanganan apabila muncul kendala distribusi.

Menurut Cecep, kepastian informasi dapat membantu mencegah kepanikan, spekulasi, dan disinformasi di tengah masyarakat. Transparansi juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan energi.