LKPP: Konsolidasi Perkuat Pengadaan untuk Dukung Program Nasional

JawaPos.com - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) resmi memulai Kick Off Konsolidasi Pengadaan Nasional 2026-2027. Mengusung tema Konsolidasi Next Level: Strategi Pengadaan untuk Meningkatkan Pembangunan Nasional, kegiatan ini digelar di Jakarta, Kamis (22/10).

Targetnya jelas. Belanja pemerintah 2026 yang mencapai Rp937 triliun harus memberi nilai terbaik atau value for money. Tidak boleh hanya habis, tapi harus berdampak.

Kepala LKPP Sarah Sadiqa menilai, penguatan konsolidasi dengan instansi pemerintah akan mendorong pengadaan barang dan jasa yang berkualitas guna mendukung program-program nasional.

Baca Juga:Danantara Targetkan Investasi 30 Miliar Dolar AS lewat  NAF 2026

”Di sinilah esensi konsolidasi next level. Kita tidak sekedar menggabungkan paket atau mengejar harga terendah, melainkan kita membangun strategi belanja yang lebih cerdas melalui smart procurement, di mana mendorong keputusan pengadaan berbasis kebutuhan, informasi pasar, dan hasil yang hendak dicapai,” kata Sarah Sadiqa dilansir dari Antara.

”Dalam hal ini, perhatian kita bukan hanya pada kepemilikan barang, tetapi keberlanjutan fungsi dan kualitas layanan yang diberikan,” tambah dia.

Untuk mewujudkan perubahan tersebut, LKPP mengusung tiga agenda yang sifatnya saling melengkapi, yaitu konsolidasi menetapkan strategi belanja yang tepat; master product pada e-katalog menjaga ketepatan standar dan informasi produk; dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 5 menjadi sarana pelaksanaan yang andal.

Baca Juga:Targetkan 21 Juta Orang, Jumlah Penerima Manfaat MBG untuk 3B Ingin Diperluas

”Ketiganya bertujuan sama, yaitu kualitas yang lebih baik dan penyelenggaraan program yang lebih cepat,” terang Sarah.

Dia mengatakan, LKPP juga memantapkan komitmen bersama untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa.

Menurut dia, Kementerian Pekerjaan dan Kawasan Perumahan (PKP) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merupakan dua instansi yang akan menjadi percontohan percepatan pengadaan barang jasa untuk Tahun Anggaran 2027.